Berita Nasional

KPK Diminta Segera Menjemput Paksa Gubernur Papua Lukas Enembe untuk Mempercepat Penyidikan

KPK harus segera berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk mengecek kondisi kesehatan Lukas atau yang lazim disebut second opinion. 

Penulis: Tribun Network | Editor: Rifatun Nadhiroh
wikipedia
Gubernur Papua Lukas Enembe 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan upaya hukum berupa penjemputan paksa terhadap Lukas Enembe.

Hal tersebut perlu dilakukan agar mempercepat penyidikan.

"Bahkan, jika dibutuhkan, bukan hanya penjemputan paksa, melainkan penangkapan lalu dilanjutkan penahanan," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Rabu (28/9/2022).

Baca juga: Lukas Enembe Belum Temui KPK, Kini Akses Jalan ke Rumahnya Ditutupi Material Timbunan dan Eskavator

Setelah dilakukan penjemputan paksa, ujar Kurnia, KPK harus segera berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk mengecek kondisi kesehatan Lukas atau yang lazim disebut second opinion. 

Ia menambahkan, jika benar kondisi Lukas memang sedang sakit, KPK dapat melakukan pembantaran terhadap Enembe. 

"Namun, jika kondisinya sehat dan terbukti tidak sakit, KPK harus menjerat pihak-pihak yang memanipulasi kondisi kesehatan Lukas dengan Pasal 21 UU Tipikor terkait obstruction of justice," ujar Kurnia.

"ICW juga mengingatkan kepada Saudara Lukas, jika kondisinya sehat namun tidak menghadiri panggilan penyidik,"

"Maka besar kemungkinan tuntutan dan vonis yg bersangkutan akan berat karena sejak awal proses hukum dinilai tidak kooperatif," imbuhnya.

Baca juga: Presiden Jokowi: Penyaluran BLT BBM Mencapai 95,9 Persen, Sudah Ada 19,7 Juta Penerima Manfaat

Lukas Enembe dijadwalkan diperiksa pada Senin (26/9/2022) kemarin, tetapi dia tak hadir karena alasan sakit.

Itu kedua kalinya Lukas absen dari panggilan KPK.

"Syarat orang memberi keterangan itu harus sehat. Kalau sakit gimana mau kasih keterangan," kata Kuasa Hukum Lukas, Stefanus Roy Rening, Senin (26/9/2022).

Stefanus pun meminta lembaga antirasuah untuk memahami kondisi Lukas. Dia pun mengajak KPK untuk itu membuktikan kondisi kesehatan Lukas di rumahnya di Papua.

"Kita cari solusi dokter KPK dan dokter pribadi periksa bapak baik baik," ujar Stefanus.

Stefanus mengatakan Lukas hanya bisa diperiksa di rumahnya.

Baca juga: Bupati Blora Arief Rohman Pastikan Uang BLT yang Dipotong oleh Perangkat Desa Sudah Dikembalikan

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved