Sosok Tifauzia Tyassuma yang Tuding Ijazah Jokowi Palsu, Gelar Doktornya Kini Tak Diakui

TRIBUNSOLO.COM -- Siapa sosok Tifauzia Tyassuma kini menuai rasa penasaran warganet.

Pasalnya, Tifauza Tyassuma yang dipanggil Doktor Tifa sempat membuat geger masyarakat termasuk pejabat Istana Negara lantaran mengunggah foto perbandingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat diwisuda.

Namun kini justru gelar doktor Tifa tidak diakui.

Baca juga: Ijazah Palsu Jokowi Terus Disinggung, Gibran : Percuma Ngomong Sama Orang yang Nggak Waras

Klarifikasi tersebut datang dari perguruan tinggi yang menjadi tempat Tifauzia Tyassuma mengenyam pendidikan.

Mengutip Tribunnews.com,  memang betul Tifauzia Tyassuma pernah menempuh pendidikan untuk mendapat gelar doktor di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.

Namun, pendidikannya tidak diselesaikan sehingga gelar doktor tidak pernah didapatkan oleh Tifauzia Tyassuma.

"Dengan ini kami menyatakan bahwa dr. Tifauzia Tyassuma tidak pernah mendapatkan gelar Doktor dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara," tulis rilis tersebut yang ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Thomas Hidya Djaya, Rabu (12/10/2022.

Adapun alasan Tifauzia Tyassuma batal mendapatkan gelar doktor juga diterangkan.

Baca juga: Jawaban Super Santai Gibran Ditanya soal Polemik Ijazah Jokowi : Masak Daftar Presiden Bohong?

Menurut pihak kampus, yang bersangkutan tidak pernah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh tenaga pengajar sebagai syarat lulus Program Martikulasi Filsafat.

"Demikian pengumuman ini kami buat dengan sebenar-benarnya sesuai data administrasi kemahasiswaan Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dan Pangkalan Data Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (PDDIKTI)," tukasnya.

Tanggapan Gibran

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka memberikan jawaban sinis mengenai adanya pelaporan gugatan ijazah palsu Jokowi ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. 

Gibran menyebut isu ijazah palsu milik Jokowi itu bukan pertama kali berhembus.

Namun, sudah beberapa kali dipersoalkan. 

Bahkan Gibran sendiri  juga mengaku bosan untuk menanggapi apalagi membantahnya. 

Baca juga: Pihak Istana Buka Suara Terkait Presiden Jokowi Digugat Soal Ijazah Palsu, Ternyata Ini Penggugatnya

"Ora itu isune muncul terus isu komunis, isu ijazah, wes takono sing gae isu nganti bosen nanggepi aku (udah tanya yang buat isu, sampai bosan saya nanggepi)," kata Gibran kepada TribunSolo.com, Senin (10/10/2022).

Ditanya apakah membantah terkait ijazah palsu Presiden Jokowi, menurutnya hal itu percuma. 

"Bantah ping 100 kali percuma yen ngomong karo wong ra waras (kalau ngomong sama orang gak waras)," ungkapnya. 

Suami Selvi Ananda itu mengaskan bahwa riwayat pendidikan Presiden Jokowi sesuai dengan ijazah yang didaftarkan.

Bahkan, sejak menjabat Wali Kota Solo ijazah Jokowi kata Gibran, tidak pernah berubah.

"Ya sesuai itu saiki daftar wali kota, Gubernur ora nganggo ijazah, nganggo opo nganggo godong pisang pie, kan yo ora (enggak pakai ijazah, pakai apa ? Pakai daun pisang apa? Kan ya enggak)," tegasnya.

Dirinya menegaskan bahwa Jokowi tidak akan berbohong untuk mendaftar Presiden.

"Mosok arep ngapusi (bohong), mosok pendaftaran presiden meh ngapusi," pungkasnya. 

Tanggapan Pihak Istana

Beberapa waktu lalu heboh terkait Presiden Joko Widodo digugat ke PN Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti Pemilihan Presiden tahun 2019 lalu.

Gugatan itu diajukan oleh seorang warga bernama Bambang Tri Mulyono pada Senin (3/10/2022) dan terdaftar dalam perkara nomor 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum (PMH).

Baca juga: Jokowi Ajak Ganjar Pranowo Naik Mobil Kepresidenan saat Kunjungan Kerja di Batang, Ini Kata Pengamat

Selain Jokowi, pihak tergugat lain dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, petitum pertama dari gugatan adalah meminta hakim mengabulkan seluruh gugatan.

Dalam petitum kedua, penggungat meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan berupa membuat keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo.

Sementara, dalam petitum ketiga, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak Benar dan/atau memberikan dokumen palsu, sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf r Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018, untuk digunakan dalam proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

Adapun proses perkara ini baru memasuki tahap pendaftaran, belum diketahui kapan sidang perdana akan digelar.

Baca juga: Canda Gibran Sebut Persiapan Pernikahan Kaesang-Erina Sudah 100 Persen, Semua Diurus Iriana Jokowi?

Tanggapan pihak Istana

Dilansir dari Kompas.com, Staf Presiden Bidang Hukum Dini Purwono memberikan tanggapan soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilaporkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019.

Menurut Dini Purwono, mengajukan gugatan adalah hak warga negara. Hanya saja, harus disertai dengan bukti yang kuat.

"Kalau memang merasa memiliki bukti yang cukup sebagai dasar gugatan, silahkan nanti disampaikan dalam proses pengadilan," ujar Dini dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (4/10/2022).

"Namun, apabila penggugat tidak berhasil menyampaikan bukti-bukti nyata dan solid, akan terjawab sendiri nanti bahwa gugatan adalah mengada-ada karena tidak berhasil membuktikan apa yang dituduhkan. Dan apabila itu terjadi jelas hanya akan menampar muka penggugat sendiri," katanya melanjutkan.

Kemudian, Dini menjelaskan bahwa Presiden Jokowi memiliki semua ijazah asli beliau.

Menurutnya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan mudah.

"Kecuali penggugat mau mengatakan bahwa institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut mengeluarkan dokumen palsu. Kalau terkait hal ini kami serahkan kepada institusi yang bersangkutan melakukan klarifikasi," ujar Dini.

(*)