Kaesang Sentil PSSI, Singgung Soal KLB, Persis Solo Beri Sinyal Segera Ambil Sikap Lanjutan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - TGIPF telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi setelah melakukan investigasi terhadap tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan.

Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah stakeholder yang ada di PSSI mengundurkan diri sebagai tanggung jawab moral.

Ketua TGIPF, Mahfud MD menyampaikan rekomendasi tersebut bukanlah sebuah bentuk ikut campur pemerintah.

"Itu bukan ikut campur. Orang mengundurkan diri itu kan melanggar aturan," ujar Mahfud dikutip dari Tribunnews.com.

"Sehingga kalau kita menyuruh hal seperti itu adalah seruan moral. Karena kita tidak bisa melakukan tindakan organisatoris, tidak bisa. Melanggar ketentuan FIFA dan PSSI sendiri,".

"Sehingga kita tanggung jawabnya itu ada hukum yang nanti terus akan diproses dan ada moral,".

"Mundur. Mundur itu di mana-mana boleh, tidak melanggar aturan. Dan itu nampaknya ya sedang dicerna dan mudah-mudahan bisa terjadi ke sana," sambungnya.

Menurut Mahfud, rekomendasi pengunduran diri tersebut bisa dilakukan baik dengan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) atau Kongres Luar Biasa (KLB).

Selain itu, hal tersebut juga bisa dilakukan dengan mengundurkan diri lebih dulu baru digelar Munaslub dan KLB.

"Tetapi, itu ya atau tidak itu terserah karena moral. Kita tidak ikut campur," ujar dia.

PSSI menolak untuk melakukan KLB dalam waktu dekat sesuai dengan rekomendasi TGIPF.

Itu seperti yang disampaikan anggota Exco PSSI, Ahmad Riyadh.

Baca juga: Jubir Iwan Bule Buka Suara Soal Fun Football PSSI dan Presiden FIFA Panen Hujatan: Tamu yang Ngajak

Baca juga: Shin Tae-yong Umumkan Akan Mundur Jika Ketua PSSI Mengundurkan Diri Terkait Tragedi Kanjuruhan

“Itukan sifatnya rekomendasi, tahu artinya rekomendasi kan? Rekomendasi itu usulan, merekomkan, keputusannya dari aturan,” kata Ahmad Riyadh, dikutip dari Kompas.com.

Ahmad menjelaskan keputusan untuk melakukan KLB sepenuhnya hak dari anggota PSSI. Pihak luar tidak bisa melakukan intervensi.