Obrolan Virtual Tribunnews
Overview Tribun Solo : Jokowi Kumpulkan Relawan, Politikus PDIP Sebut Tak Ada Urgensi & Relevansi
Politikus PDIP, Masinton Pasaribu mempertanyakan apa urgensi dan relevansi pertemuan itu diadakan.
Penulis: Septiana Ayu Lestari | Editor: Vincentius Jyestha Candraditya
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari
TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan relawan yang telah mendukungnya di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu (26/11/2022) lalu.
Pertemuan yang diikuti ribuan relawan itu bertajuk 'Gerakan Nusantara Bersatu'.
Pertemuan itu sontak mengundang pro dan kontra dari beberapa pihak, salah satunya dari partai politik pengusing Presiden Jokowi, PDI Perjuangan.
Politikus PDIP, Masinton Pasaribu mempertanyakan apa urgensi dan relevansi pertemuan itu diadakan.
Baca juga: Acara Relawan Jokowi di GBK Hasilkan 31 Ton Sampah, Gibran : Mohon Dibersihkan, Sampah Dibawa
Mengingat saat ini, Indonesia juga belum sepenuhnya pulih dari pandemi covid-19, ancaman krisis ekonomi global yang disebut akan terjadi, serta bencana alam yang menimpa warga di Kabupaten Cianjur dan sekitarnya.
"Nah, mobilisasi massa dalam jumlah besar, dengan anggaran yang cukup besar, dengan kegiatan hanya kumpul-kumpul seperti itu, tidak memiliki urgensi dan relevansi," katanya dalam program Overview TribunSolo.com, Kamis (1/12/2022).
Pertemuan tersebut dianggap dapat menurunkan citra Presiden Jokowi.
Dimana belum lama, Presiden Jokowi sukses menghelat presidensi G20 di Bali yang cukup menuai pujian dari negara peserta.
Dimana seperti yang diketahui setelah acara itu berlangsung, banyak pemberitaan terkait sampah, bus relawan yang parkir membuat macet jalanan, bahkan Masinton menyebut ada relawan yang merasa kurang bayarannya.
Ia juga menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan kode kriteria pemimpin yang baik, alhasil menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
"Apa yang disampaikan Pak sekjen betul sekali, kita ini harus menjaga agar kewibawaan presiden itu tidak tergerus," ujarnya.
Baca juga: Hadiri Acara Relawan Jokowi di Jakarta, Gibran Sempat Nyeletuk Nyasar, Tapi Kini Sebut Hanya Mampir
Bahkan, Masinton khawatir acara kumpul relawan itu malah dimanfaatkan golongan relawan elit untuk mencari panggung.
"Ada yang mengalami pergeseran, di tahun 2014 dan 2019 semangat mereka masih volunteer, karena ingin mendukung dan memenangkan Jokowi sebagai presiden, setelah pemilu 2019 mau memenangkan apa lagi?," terangnya.
"Yang muncul adalah pergeseran semangat volunteer menjadi akuntulir di kalangan relawan elit, mereka mencoba berselancar, berpetualang dalam momentum. Politik ini, dengan mendompleng nama besar Pak Jokowi," ucapnya.
"Nah itulah yang mengkhawatirkan dari output kegiatan itu, jika benar Presiden Jokowi malah terdowngrade, harusnya relawan membangun empati, solidaritas, gotong royong," imbuhnya.
Pengamat politik/Direktur Eksekutif Vox politik, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan relawan Jokowi ini berubah menjadi fenomena yang unik dan baru pertama kali terjadi.
Dimana awalnya relawan hanya sebagai pemilih, namun kali ini sudah sampai tahap menentukan kriteria calon presiden yang pantas menggantikan Presiden Jokowi kelak.
"Relawan ini sudah naik kelas, mereka tidak hanya ada di dalam tahap election, tapi juga nomination, cara relawan juga punya kriteria capres, menentukan siapa kedepan yang kira-kira sepandang, sepantas bisa melanjutkan legacy Pak Jokowi, ini yang menarik," ujarnya.
Baca juga: Dicium Bapak Berkumis saat Mampir ke Acara Relawan Jokowi, Gibran Mengaku Trauma
Ia menyoroti gaya berpolitik Jokowi yang saat ini seolah-olah memberi kode terhadap sosok calon presiden yang akan didukungnya.
Menurutnya, kode tersebut yang bisa dikatakan kampanye awal, menurutnya tak seharusnya dilakukan Presiden Jokowi saat ini.
"Artinya, kampanye untuk salah satu calon presiden, atau memberikan kode, atau tidak disebut kampanye, tapi mesti idealnya, Pak Jokowi menjaga etika politik," jelasnya.
"Proses pemilu belum masuk tahapan, sehingga mengurangi kondisi seolah-olah sudah kampanye, dan Pak Presiden seperti tidak netral," kata Pangi.
"Seakan tidak netral, bisa membahayakan demokrasi, menguji capres pilihan Jokowi itu nggak salah, tapi ada tanggal mainnya, nggak sekarang," pungkasnya.
(*)