Gerindra Solo Tanggapi Wacana Duet Prabowo - Ganjar di Pilpres 2024, Sebut Ikut Keputusan DPP

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Adi Surya Samodra

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - DPC Partai Gerindra Kota Solo ikut mengomentari wacana duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebagai duet capres- cawapres Pilpres 2024. 

Mereka siap mendukung bila itu benar terwujud. 

Namun, semuanya tetap menunggu perintah dari DPP Gerindra. 

Wacana pemasangan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo tidak lepas dari momen kehangatan yang diperlihatkan keduanya ketika mengecek panen raya yang ada di kawasan Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023).

Kehadiran mereka saat momen panen raya untuk mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan kunjungan kerja (kunker) di sana.

Jokowi, Prabowo, dan Ganjar pun sempat berswa foto bersama dengan latar belakang panen raya.

Kehangatan Prabowo dan Ganjar di hadapan sontak saja mencuatkan wacana penduetan mereka.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Solo, Ardianto Kuswinarno mengomentari wacana tersebut.

"Kita selalu siap mendukung apa yang menjadi kebijakan partai, (termasuk keputusan yang akan diambil Prabowo)," kata dia kepada TribunSolo.com, Minggu (19/3/2023).

"Kalau nanti duet dengan mas Ganjar kita akan all out," tambahnya.

Baca juga: Puan Safari Politik di Boyolali, Tegaskan Tak Ada Kaitannya dengan Mencuatnya Wacana Prabowo-Ganjar

Baca juga: Perbaikan Jalan, Ganjar Akan Kucurkan Bantuan Rp 1,1 Triliun, Solo Bakal Kecipratan? Ini Kata Gibran

Menurut Ardianto, Ganjar merupakan sosok yang memiliki sisi menarik untuk menjadi salah satu kandidat yang maju dalam Pilpres 2024.

"Kalau bicara tentang mas Ganjar, kita mengagumi mas Ganjar, (keaktifan) di media sosial (menjawab aspirasi warga Jawa Tengah) luar biasa," ujar dia.

"(Kemudian hubungan) dengan arus bawah juga sangat luar biasa bagus," tambahnya.

Kendati demikian, wacana penduetan Pranowo dan Ganjar tidak bisa dipaksakan, Ardianto memahami itu.

Dia pun tetap akan menunggu dan menjalankan apapun perintah DPP Partai Gerindra serta keputusan yang akan dibuat Prabowo.

Apalagi, Prabowo memiliki hak prerogatif sebagai ketua umum Partai Gerindra saat ini.

"Untuk dipaksakan (tidak bisa), kami usul tidak berani, karena itu kan ranah kepentingan elite politik (di tingkat pusat), kita kan kroco," tutur dia.

(*)