Pemilu 2024
Jelang Putusan Sistem Pemilu, Partai Buruh Berharap Tak Ada Ancaman ke MK
Sistem proporsional terbuka menjadi harapan Partai Buruh menjelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem Pemilu 2024.
Penulis: Tribun Network | Editor: Adi Surya Samodra
"Jangan mengancam-ancam MK dengan akan memangkas anggaran MK atau mengurangi kewenangan MK melalui revisi UU MK," ucap Said.
"Ini adalah demokrasi barbarian dan tidak mengerti hukum tata negara," tambahnya.
Hal itu, menurutnya, karena kedudukan MK dan DPR RI adalah setara sebagai lembaga tinggi negara.
"Kekuasaan trias politica di indonesia adalah terpisah, tidak bisa saling meniadakan," tutunya.
Sebagai informasi, Sistem pemilu proporsional terbuka yang saat ini diatur di UU Pemilu digugat ke MK oleh sejumlah orang, di antaranya datang dari partai politik.
Mereka adalah Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.
MK Harus Bijaksana
Adapun Mahkamah Konstitusi (MK) harus bijaksana dalam mengambil keputusan perihal sistem Pemilu 2024.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, mengatakan aspirasi masyarakat dan partai politik adalah hal yang tidak kalah penting untuk menjadi dasar putusan MK.
"Saya melihat MK harus bijaksana dalam konteks mengikuti aspirasi masyarakat dan aspirasi parpol, artinya delapan parpol parlemen mayoritas," kata Ujang, Rabu (14/6/2023) dikutip dari Tribunnews.
"Mereka sebagai peserta pemilu, mereka juga sebagai pembuat UU," tambahnya.
Lebih lanjut, Ujang menegaskan, sistem perubahan sistem pemilu dari tertutup menjadi terbuka yang sebelumnya diputus MK pada 2008 silam juga telah disepakati pemerintah.
Baca juga: Respons Gibran Tanggapi Amien Rais Mau Acak-Acak Solo, Singgung Soal Usia: Orang Sepuh
Baca juga: Jika Serius Maju di Depok, Gibran Sarankan Kaesang Mulai Blusukan ke Warga: Biar Dapat Restu
Sehingga atas putusan itu, Ujang meminta MK untuk konsisten.
"Mendagri selaku unsur pemerintahan juga sepakat sistem sampai saat ini sistem proporsional terbuka dan itu juga sudah diputuskan MK 2008 dan tetap terbuka hingga saat ini," ujar Ujang.
"Artinya harus konsisten dalam memutuskan itu bahwa yang masih terbaik dan terbaik untuk saat ini sistem pemilu itu sistem terbuka," tambahnya.
Pemilu
Pemilu 2024
Partai Buruh
Said Iqbal
Mahkamah Konstitusi
Sistem Pemilu
Sistem proporsional terbuka
Gibran Menyambut Bergabungnya PKS di Koalisi Pemerintah, Soal PDIP Tunggu Keputusan Prabowo |
![]() |
---|
Gagal Dilantik, Caleg dari PDIP Datangi Kantor KPU Lagi dan Minta Tunda Pelantikan DPRD Karanganyar |
![]() |
---|
Anggota DPRD Boyolali Periode 2024-2029 Dilantik, Susetya Kusuma Jadi Ketua Sementara |
![]() |
---|
Jalan Tarso dan Teguh di Pilkada Wonogiri Jateng Makin Terbuka, Golkar Beri Rekomendasi |
![]() |
---|
Blak-blakan Teguh Prakosa Bicara Soal Koalisi di Solo Jateng: Sebut Masih Cair, Bisa Berubah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.