Buntut Viral Tepergok Main Slot, Cinta Mega Dipecat PDIP dari Anggota DPRD DKI Jakarta

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - DPD PDIP DKI Jakarta memecat Cinta Mega dari anggota DPRD DKI Jakarta.

DPP PDIP Jakarta menyerahkan langsung surat rekomendasi pencopotan Cinta Mega dari kursi DPRD DKI Jakarta  ke pusat, Selasa (25/7/2023) malam usai rapat pleno.

“Selesai rapat pleno kami memberikan sanksi berupa PAW (pergantian antarwaktu),” kata Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Adi Widjaja, Selasa (25/7/2023) malam.

Baca juga: Sempat Viral Cinta Mega Diduga Main Slot saat Rapat, Kini Sosoknya Tak Hadiri Sidang Paripurna

DPP PDIP nantinya juga akan meneruskan surat PAW Cinta Mega kepada KPUD.

“Karena memang DPP partailah yang mengirim surat ke KPUD,” ujar Adi.

Selain dipecat dari kursi DPRD DKI Jakarta, Cinta Mega pun tak lagi dicalonkan dalam Pemilu 2024.

“Kami tidak mencalonkan lagi untuk 2024. Cukup tegas kan partai saya?” ujarnya.

Namun, belum diketahui sosok pengganti Cinta Mega di DPRD DKI Jakarta.

PDIP hingga saat ini masih fokus pada persoalan Cinta Mega yang diduga bermain game saat rapat paripurna DPRD.

Baca juga: Ngebet Pasangkan Sandiaga dengan Ganjar, PPP Rayu PDIP, Singgung Keuntungan Elektabilitas

“Nanti dulu itu (figur pengganti), kan Anda cuma mencari Ibu Cinta Mega doang, yang Anda kejar mati-matian Cinta Mega kan, ya sudah,” katanya.

Pasalnya, DPD merekomendasikan untuk melakukan PAW Cinta Mega, maka rencana pemeriksaan terhadap iPad tersebut dinyatakan selesai.

Menurut Adi, DPD PDIP DKI tak perlu membentuk tim investigasi untuk mendalami iPad yang dipakai Cinta Mega bermain game.

“Tidak perlu (periksa iPad), kami sudah pecat kok. Cukup kan? Ending-nya (akhirnya) itu. Apapun yang dilakukan konsekuensinya yaitu, setiap manusia siapapun itu, termasuk Anda melakukan sesuatu pasti ada konsekuensinya,” jelasnya.

DPP PDIP DKI Jakarta lantas menyampaikan permohonan maaf atas kelakuan anak buahnya itu.

Baca juga: Cak Imin Masuk Bursa Cawapres Ganjar, PKB Intip Peluang Merapat ke Koalisi PDIP, Tagih Janji Puan?

Menurut PDIP, segala sesuatu yang dilakukan di luar tugas kedewanan di ruang rapat paripurna merupakan hal yang keliru.