Kisah Mahfud MD Tolak Tawaran Jadi Cawapres Anies Baswedan, tapi Bersedia Dampingi Ganjar Pranowo

Bahkan, saat wawancara bersama Aiman Witjaksono pada Januari 2022, Mahfud mengakui dirinya memang sempat ditawari menjadi cawapres Jokowi.

Kala itu, Mahfud MD mengatakan ia sudah dihubungi pihak Istana dan diminta mempersiapkan diri.

Ia bahkan diminta menjahit baju sendiri untuk konvoi.

Tetapi, saat detik-detik terakhir menjelang pengumuman cawapres, Mahfud digantikan oleh Maruf Amin.

"Politik begitu bisa terjadi belokan tiba-tiba. Enggak apa-apa, itu biasa aja, selalu terjadi," kata Mahfud dalam program Aiman.

Baca juga: Sudirman Said Sebut Anies-Cak Imin Punya Peluang Besar Menang : Asalkan Demokrasinya Benar

Sementara itu, baru-baru ini, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan alasan mengapa Mahfud diganti oleh Maruf.

Yusril mengungkapkan, pergantian 'pasangan' itu terjadi lantaran nama Mahfud mendapat penolakan dari Golkar.

Alasannya, lantaran Mahfud disebut-sebut pernah mendeklarasikan pembubaran Golkar.

Diketahui, Golkar adalah salah satu partai pengusung Jokowi pada Pilpres 2019 silam.

"Untung pada waktu itu hanya disebutkan inisial. Inisial yang disebutkan M. M ini Mahfud. Begitu Mahfud ini siap-siap, tiba-tiba ada penolakan dari Golkar terhadap Mahfud," kata Yusril saat ditemui di Senopati, Jakarta, Kamis (12/10/2023), dilansir Kompas.com.

"Kenapa Golkar bersikeras menolak Mahfud? Kabar yang saya terima waktu itu, (Mahfud) pernah mendeklarasikan pembubaran Golkar," lanjut dia.

Meski demikian, setelahnya Mahfud MD disebut-sebut menjadi kandidat kuat Ketua Tim Sukses Jokowi-Maruf Amin.

Tetapi, saat itu, Mahfud MD enggan mengemban jabatan tersebut karena masih menduduki kursi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Saya tidak bisa menjadi ketua timses karena saya berada di BPIP," kata Mahfud MD ditemui seusai memberikan pembekalan kepada caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta, Senin (20/8/2018).

Mahfud MD merasa jabatannya di BPIP mengharuskan ia bersikap netral karena pekerjaannya berkaitan dengan ideologi Pancasila.