Sikap Kaesang Terkait Pernyataan Ade Armando Soal Polemik Dinasti Yogyakarta: Keluar Saja dari PSI

Diketahui, Ade menyinggung soal politik dinasti dengan memberi contoh dinasti di DI Yogyakarta.

"Jadi ini masalah yang buat kami perlu ditangani sangat serius. Oleh karena itu proses di internal partai masih terus berlangsung," kata Grace kepada wartawan di Bangkalan, Madura, Rabu (6/12/2023).

Dia pun meminta publik untuk bersabar soal progres dair PSI menangani polemik ini.

Grace pun ikut meminta maaf atas pernyataan Ade sehingga merugikan sejumlah pihak.

"Sekali lagi kami mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan ini hal sangat-sangat kami sayangkan. Mohon berikan kami waktu untuk melanjutkan proses secara internal dahulu," kata dia.

Saat ditanya apakah ada kemungkinan dipecat, Ade menyebut prosesnya masih berlangsung.

"Yang pasti ini problem yang sangat serius yang kami tangani secara khusus," pungkasnya.

Baca juga: Geger Pernyataan Ade Armando Terkait Politik Dinasti, Kaesang Bakal Segera Umumkan Sikap Resmi PSI

Awal mula polemik muncul

Diketahui, pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando terkait politik dinasti menimbulkan polemik.

Ade Armando menyebut UU Keistimewaan Yogyakarta inkonstitusional lantaran pemilihan Gubernur DIY berdasarkan pada garis keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono.

Adapun pernyataannya itu terkait aksi BEM UI, UGM, dan beberapa perwakilan BEM dari universitas lainnya yang digelar di Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Ade khususnya mengkritik kaos yang digunakan mahasiswa tersebut yang bertuliskan 'republik rasa dinasti.'

"Ini ironis sekali, karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," ujarnya dalam cuitan di akun X pribadinya, Sabtu (2/12/2023)

Atas dasar itu, Ade Armando menyimpulkan bahwa dinasti politik juga terjadi di DIY.

Dia kemudian mempertanyakan keseriusan mahasiswa di Yogyakarta yang menentang politik dinasti dengan mengatakan DIY sebetulnya mempraktikkan politik dinasti.