Jelang Debat Capres, Budiman Sudjatmiko Tegaskan Prabowo Subianto Bukan Pelaku Kriminal HAM

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Budiman Sudjatmiko membantah tudingan yang menyebut calon presiden (capres) nomor urut 1 Prabowo Subianto adalah pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Budiman Sudjatmiko menegaskan hal itu di depan para aktivis dan korban penculikan era 98, Senin (11/12/2023).

“Tidak ada bukti secara hukum yang menyatakan beliau (Prabowo Subianto -red) adalah criminal. Beliau sudah jadi bagian dari demokrasi sejak 25 tahun lalu hingga sekarang,” tegas Budiman.

Baca juga: PDI Perjuangan Tegaskan Ganjar Pemimpin Penerus Jokowi: Gaya Blusukan Serap Aspirasi Rakyat

Selain itu, Eks kader PDIP ini juga menyebut Prabowo Subianto tidak bermasalah secara politik.

Budiman mengungkit ketika Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden untuk Megawati Soekarnoputri pada Pilpres tahun 2009.

“Pak Prabowo pernah menjadi cawapres (pendamping) Megawati tahun 2009,” ujar Budiman yang tercatat sebagai aktivis 98.

“Artinya, pihak-pihak yang sekarang ini menjadi kompetitor kita dalam demokrasi juga pernah melakukan rekognisi, pengakuan bahwa tidak ada masalah dengan Prabowo secara politik,” tuturnya.

Baca juga: Jam Berapa Debat Capres Perdana Pemilu 2024? Simak Waktu Tayang di TV dan Tema yang Dibahas

Nama Prabowo Subianto sendiri memang terseret dalam kasus kericuhan mahasiswa dengan aparat di Tahun 1998.

Saat itu, Prabowo Subianto masih aktif berdinas di militer.

Prabowo lantas dituding sebagai pihak terduga yang harus bertanggungjawab atas pelanggaran HAM yang terjadi.

Tudingan tersebut terus melekat pada diri Prabowo Subianto, walaupun yang bersangkutan tidak lagi di militer dan memilih berwiraswasta.

Hal itu tetap berlaku meskipun Prabowo memilih untuk terjun ke politik pada 2008 dengan membentuk Partai Gerindra.

Untuk diketahui, isu HAM adalah satu di antara materi debat capres di Pilpres 2024 yang akan ditanyakan.

Debat capres yang digelar pada pukul 19.00 WIB nanti mengangkat tema Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga.

(*)