Kades Jerukan Boyolali Langgar Netralitas, Pemkab Boyolali Terjunkan Inspektorat Periksa 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI - Kepala Desa (Kades) Jerukan, Kecamatan Juwangi, Boyolali melanggar netralitas. 

Kades bernama Suprat itu dinyatakan Bawaslu melanggar netralitas di Pemilu 2024. 

Itu setelah rekaman suaranya yang mengarahkan hingga mengintimidasi warga untuk memilih Calon anggota legeslatif (Caleg) tertentu viral.

Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) yang melakukan penelusuran telah menetapkan jika kades itu melanggar netralitas.

Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo kemudian mengirimkan surat rekomendasi ke Bupati agar kades itu dihukum.

"Terbukti melanggar pasal 29 UU nomor 6 Tahun 2014 tentang desa," kata Widodo.

Kades yang seharusnya bersikap netral, namun dari hasil pemeriksaan terbukti mengajak untuk memilih calon tertentu.

Karena tak masuk dalam undang-undang pemilu, Bawaslu kemudian mengirimkan surat rekomendasi ke bupati sebagai pembina kades.

Baca juga: Jokowi Kenakan Dasi Kuning, Golkar Yakin Bukan Kebetulan : Bisa Bermakna Presiden Nyaman dengan Kami

"Terkait dengan sanksi seluruhnya kami serahkan di Bapak Bupati Boyolali, tentu akan ditindak lanjuti sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

Bupati Boyolali, M. Said Hidayat mengaku sudah menerima surat rekomendasi itu.

Pihaknya pun telah merapatkan persoalan tersebut.

"Baru dirapatkan. Nanti Bu Sekda yang jawab," kata Said.

Sekertaris Daerah (Sekda) Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani mengatakan sudah mempelajari surat rekomendasi Bawaslu Boyolali tersebut.

"Sudah diperintahkan oleh bapak bupati untuk dilakukan tindakan secara prosedur normatif," kata Wiwis.