Warga Slametan Klaten Tuntut Uang Ganti Rugi Jalan Rp1,5 M, Begini Respons Pelaksana Tol Solo-Jogja

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Keinginan warga Dukuh Slametan RT 11, RW 4, Desa Gatak, Kecamatan Ngawen, untuk mendapatkan uang ganti rugi (UGR) dari jalan yang terdampak tol Solo-Jogja sulit terwujud.

Pasalnya, mengganti jalan dengan uang itu tak ada aturannya.

General manager lahan dan utilitas, PT JogjaSolo Marga Makmur (JMM), Muhammad Amin menyebut masalah pembebasan lahan itu kewenangan Pemerintah melalui pejabat pembuat komitmen (PPK).

Hanya saja, berdasarkan aturan PP 15 tahun 2005, jika ada jalan yang terdampak tol ini akan diganti dengan jalan.

Selain itu tuntutan warga ini juga telah dibahas di tingkat kementerian PUPR.

Tuntutan pembayaran UGR dari warga ini tak bisa dilakukan.

"Jalan diganti dengan jalan, supaya berfungsi kembali. Jadi kalau diganti uang ga bisa itu," kata Amin, saat dihubungi TribunSolo.com, Jumat (5/1/2024).

Kecuali, ada bukti kepemilikan lahan untuk jalan warga tersebut.

Bukti kepemilikin tanah yang diakui negara berupa Sertifikat dan surat leter C dari desa.

Namun, jika tak ada bukti itu jalan warga tersebut akan dibuatkan jalan lagi sebagai penggantinya.

Baca juga: Jika Tuntutan Rp1,5 M Tak Dipenuhi, Warga Slametan Klaten Ancam Hentikan Proyek Tol Solo-Jogja

Untuk saat ini, pihaknya sudah mulai membangun box culvert untuk jalan pengganti jalan yang terdampak tersebut.

"Nanti akan dibuatkan frontage. Jalan pengganti sudah ada. Jalan diganti jalan," katanya.

Jalan pengganti ini memang lokasinya bergeser dari jalan semula.

Warga menuntut ganti rugi atas jalan warga ini sebesar Rp 1,5 miliar.