Hasto Sebut Menteri Kader PDIP Sempat Ingin Mundur Dicegah Megawati

TRIBUNSOLO.COM - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyebut sejumlah menteri yang juga kader PDI-P menyatakan keinginannya untuk mengundurkan diri.

Namun, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mencegah mereka mundur. Menurutnya, Megawati menolak usulan itu karena dinilai bisa memicu gejolak politik.

"Ada menteri dari kader PDI-P meminta arahan ke Ibu Mega terkait situasi (politik), tetapi ibu tetap memberikan garis kebijakan bahwa kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus diutamakan," kata Hasto kepada awak media di Menteng, Jakarta, Selasa (23/1/2024), seperti dilaporkan video jurnalis Kompas.com Talitha Yumna.

Baca juga: Anaknya Jadi Cawapres, Jokowi: Presiden Juga Pejabat Politik Boleh Memihak

Menurut Hasto, sejumlah kader PDI-P yang berada di kabinet disebut sudah siap mengundurkan diri dengan alasan melihat situasi politik yang kurang baik, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa melenggang menjadi calon wakil presiden mendampingi capres Prabowo Subianto.

Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal dasar aturan syarat batas usia capres-cawapres dan melapangkan jalan Gibran menjadi salah satu peserta Pilpres 2024 dinilai kontroversial.

"Meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat ibu (Megawati) kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting," ucap Hasto.

Baca juga: Isu Pertemuan Jokowi - Megawati, FX Rudy Sebut PDIP Tidak Berdiri di 2 Kepentingan : Ketum Konsisten

"Karena ujung-ujungnya kan rakyat, Pemilu itu kan udah biasa kita ikuti setiap 5 tahun. Menteri bertanggung jawab kepada rakyat, pada bangsa dan negara sebagai pembantu Presiden. Kepentingan rakyat akan diutamakan," sambung Hasto.

Menurut Hasto, saat ini yang perlu menjadi perhatian adalah upaya meningkatkan kualitas Pemilu supaya tetap berpegang pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Menurut Hasto, jika menengok sejarah seperti yang terjadi pada akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto, sejumlah menteri memutuskan mengundurkan diri dari kabinet yang akhirnya memicu guncangan politik.

Baca juga: Respons Ganjar Disebut Buntuti Gibran Kampanye di Kendal & Sukoharjo

"Kalau ada pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan keguncangan politik itu? PDI Perjuangan lebih mementingkan kepentingan rakyat bangsa dan negara," ucap Hasto.

"Bukan sekadar ambisi perorangan. Kalau ambisi kekuasaan gampang, dengan diperpanjang masa jabatan presiden, PDI-P akan mendapatkan manfaat, tetapi yang dilakukan kan menjaga konstitusi, menjaga demokrasi, menjaga kedaulatan rakyat," sambung Hasto.

Pada pekan lalu juga berembus kabar mengenai sejumlah menteri bersiap mengundurkan diri. Salah satu nama yang disebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Akan tetapi, Sri Mulyani membantah kabar dia akan mengundurkan diri.

"Saya bekerja," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/1/2024).

Presiden Joko Widodo menegaskan tidak terjadi persoalan di tubuh Kabinet Indonesia Maju, menanggapi isu sejumlah menteri yang akan mengundurkan diri.

”Setiap hari, kita ratas, setiap hari kita rapat terbatas, setiap hari kita rapat internal. (Rapat) dengan semua menteri atau dengan sebagian menteri,” kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, Sabtu (20/1/2024).