3 Tuntutan Mahasiswa UNS Solo Jawa Tengah di Peringatan Hari Reformasi : Mulai HAM Sampai UKT Mahal

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto Nugroho

TRIBUNAOLO.COM, SOLO - Sejumlah mahasiswa gabungan dari beberapa aliansi mahasiswa menggelar unjuk rasa di Boulevard Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Senin (27/5/2024) sore.

Mereka melakukan aksi ini dalam rangka hari Reformasi Nasional.

Aksi yang diawali dengan long march dari area Perpustakaan UNS menuju pintu gerbang UNS tersebut digelar oleh sejumlah mahasiswa dari beberapa aliansi seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS, HMI sejumlah fakultas, dan beberapa aliansi mahasiswa lainnya seperti KAMMI, GMNI, dan PMII.

Dari pantauan TribunSolo.com, aksi long march tersebut sempat melewati area Rektorat UNS dan kemudian dilanjutkan menuju Boulevard untuk kemudian dilanjut dengan orasi dari sejumlah perwakilan mahasiswa.

Koordinator aksi, Prama Aditya mengungkapkan bahwa aksi ini digelar usai berkonsultasi dengan sejumlah pihak untuk menyepakati mengadakan aksi peringatan 26 tahun reformasi.

Dalam aksi kali ini, setidaknya ada sejumlah tuntutan yang dibawa oleh massa aksi.

Berikut beberapa tuntutan mereka :

1. Negara Masih represif Setelah Reformasi

Prama mengatakan, usai merefleksi 26 tahun reformasi, masih banyak hal yang belum berubah seperti masih banyaknya represivitas.

"Selain itu demokrasi belum berjalan lancar dan masih banyak penindasan-penindasan dan keadilan sosial belum terlaksana dengan baik," ujar Prama.

2. Penegakan HAM

Tak hanya itu saja, Prama menambahkan bahwa masih perlunya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pengawalan terhadap peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang masih belum terungkap.

Baca juga: Protes Kenaikan Biaya Kuliah yang Makin Mencekik, Mahasiswa UNS Solo Gaungkan Mogok Kuliah

"Kalau di peringatan reformasi ini jelas kita mengawal demokrasi, serta juga mengawal peristiwa HAM yang nyatanya presiden Jokowi belum bisa menyelesaikan. Ini juga bisa jadi refleksi presiden terpilih bisa mendalami meski ada isu bahwa Presiden yang terpilih juga tersangkut isu," sambungnya.

3. Uang Kuliah Makin Melambung

Selain itu, Prama menambahkan bahwa dalam aksi ini pihaknya juga menyerukan terkait isu kenaikan biaya kuliah yang semakin melambung.

"Kemudian yang lagi naik juga isu itu adalah UKT padahal kita tahu pendidikan ada dalam Pembukaan UUD 1945. Itu artinya pendidikan adalah hak untuk semua tanpa terkecuali. Namun kemarin Sekjen Kemendikbudristek beliau menyampaikan pendidikan tinggi untuk masyarakat tersier. Nah ini kan bertolak belakang dengan UUD 1945. Jadi tiga isu tersebut perlu kita kawal," tukasnya.

Terkhusus untuk isu UKT, Prama menjelaskan bahwa pihaknya akan mengawal ketat meski Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim telah mengatakan bahwa akan ada penundaan kenaikan biaya kuliah atau UKT.

"Meski pernyataan di Mendikbudristek sudah akan menunda tapi nyatanya di UNS sendiri sudah berjalan bahwa UKT semakin mahal dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) juga naik. Ini dampak komersialisasi pendidikan," terangnya.

"Itu sangat berkaitan, apalagi kampus sudah PTNBH (Perguruan Tinggi Berbadan Hukum) yang mana itu diharuskan kampus bisa mencari uang sendiri. Itu seolah pemerintah ingin lepas tangan dan tak seperti amanat UUD 1945 dimana pendidikan itu untuk semua elemen," pungkasnya. (*)