PPDB SMP 2024 di Klaten Jateng, Wali Murid Terbantu Posko Offline Disdik, Bisa Urus Surat Pengantar

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Zharfan Muhana

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - PPDB SMP 2024 mulai dibuka secara online hari ini, Senin (10/6/2024).

Pendaftaran secara online, dapat diakses melalui link ini.

Itu dimulai tanggal 10 hingga 13 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.

Jalur pendaftaran yang dibuka sendiri ada 4 jalur, yakni jalur prestasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Klaten, juga membuka posko pelayanan secara offline di Gedung Disdik Lantai 2.

Kepala Disdik Kabupaten Klaten, Titin Windiyarsih mengatakan semua persiapan untuk PPDB sudah dibuat. Mulai dari Peraturan Bupati (Perbub), SOP, hingga sosialisasi sudah dilakukan.

"Hari ini di Dinas ada posko offline, untuk semua masyarakat yang membutuhkan bantuan pelayanan (pendaftaran) bisa dilayani," ujar Titin.

Baca juga: Cara Membuat Akun PPDB SMA di Sragen Jateng, Ini Data yang Perlu Disiapkan

Perbub Nomor 19 Tahun 2024, mengatur tentang pedoman teknis penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025.

Mulai dari tingkat PAUD, SD, dan SMP.

Ada 4 jalur pendaftaran yang dibuka, sesuai dalam pasal 7 ayat (3).

"Untuk jalur zonasi minimal 50 persen, afirmasi maksimal 15 persen, perpindahan orang tua maksimal 5 persen, dan jalur prestasi 30 persen," paparnya.

Salah satu orang tua murid, Yani Yuana (38), warga Delanggu memanfaatkan posko pelayanan untuk mencari surat pengantar mendaftarkan anak sekolah.

"Sangat membantu (adanya posko), karena kita domisilinya dari luar Jawa Sumatera Selatan," kata dia.

"Jadi harus pakai surat pengantar," tambahnya.

Baca juga: Lengkap! Tahapan Alur PPDB TK SD hingga SMP Via Online, Disdik Solo Jamin Data Tak Bisa Dipalsukan

Yani berencana mendaftarkan anak sesuai jalur zonasi.

Ia berencana mendaftarkan anak di SMP 1 Delanggu.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Jajang Prihono berharap agar PPDB saat ini harus lebih baik dari dari PPDB tahun sebelumnya.

"Kalaupun tahun kemarin ada evaluasi, kendala-kendala, tahun ini jangan terulang. Dan alhamdulillah tahun ini terkait PPDB menjadi satu bagaian yang tidak terpisahkan dari penilaian MCP (Monitoring Center of Prevention) KPK,"

"Jadi. Mau tidak mau bisa dipastikan harus lebih tertib lagi untuk wajib list nya, SOP nya, semuanya jauh lebih tertib secara administrasi. Tinggal pelaksanaannya kita harus bisa memastikan sesuai dengan itu semua," pungkasnya.

(*)