Ormas Ini Tak Permasalahkan Keberadaan Kuliner Non-Halal di Solo Jateng, Asal Tak Ada Festival

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Tenant-tenant peserta festival kuliner “Pecinan Nusantara” di Solo Paragon Mall, Rabu (3/7/2024) terpaksa tutup karena diprotes salah satu ormas islam, Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS).

Humas DSKS Endro Sudarsono menjelaskan pihaknya tidak masalah dengan adanya kuliner non-halal asal tidak dibuat festival.

“Sebenarnya kita cukup toleransi sebagaimana di daerah Jagalan sate babi, bakso babi. Karena memang kekhasan mereka itu dan yang makan orang-orang tertentu,” jelasnya saat ditemui di Balai Kota Solo.

Pihaknya mempermasalahkan kuliner non-halal yang dibuat festival.

Ia khawatir ada umat muslim yang khilaf dan mencicipi kuliner yang dilarang oleh agama islam ini.

“Iya (harusnya tidak dalam bentuk festival). Tidak di tempat semacam itu di tempat umum. Kita takut teman-teman yang keterbatasan agamanya merasakan enak, minta tambah, repot. Ikut bertanggung jawab,” terangnya.

Baca juga: Kata Penjaga Tenant Festival Kuliner Non-Halal di Solo Paragon Mall : Baru Kali Ini Dipermasalahkan

Baca juga: 3 Fakta Festival Kuliner Non-Halal di Solo Paragon Mall Diprotes Ormas, Polisi Sampai Turun Tangan

Pihaknya menyurati Pemerintah Kota Solo dan Polresta Surakarta sebagai bentuk protes atas adanya festival ini.

Ia juga mengimbau ke masyarakat muslim untuk tidak terlibat di event ini.

“Dewan Syariah Kota Surakarta menyampaikan surat kepada Wali Kota Surakarta setelah ini ke Polres. Surat ini berisi himbauan kepada masyarakat muslim khususnya untuk tidak ikut-ikutan dalam festival makanan non-halal. Untuk masalah makanan dalam kaidah syariat ada halal haram dan kami sudah pastikan haram,” jelasnya.

Ia pun meminta pihak berwenang agar tidak mengizinkan acara semacam ini.

Menurutnya, festival seperti ini harusnya tidak diadakan di Kota Solo yang mayoritas beragama islam.

“Kedua pernyataan sikap kepada Balai Kota dan Polres supaya selektif dalam memberikan izin terkait dengan kegiatan keumatan. Kita meminta Walikota, polisi, dan panitia untuk lebih menghormati sosiologis masyarakat di Kota Solo,” terangnya.