Semangat Bupati Klaten Sri Mulyani Dorong Pemberantasan Korupsi, Hadiri Roadshow Bus KPK Tahun 2024!

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Bupati Klaten Sri Mulyani sambut positif Roadshow Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024 yang dilakukan KPK di Gradhika Bhakti Praja Semarang, yang digelar selama 4 hari, Kamis-Minggu (11-14/7/2024).

Roadshow Bus KPK 2024 dengan tema “Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi" menjadi upaya KPK dalam menggaungkan semangat antikorupsi.

Tak hanya Bupati Klaten Sri Mulyani, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah dan Forkopimda se-Jawa Tengah.

Diungkapkan Pimpinan KPK Alexander Marwata menyampaikan bahwa kegiatan tersebut akan diselenggarakan selama 4 hari.

Baca juga: Bupati Klaten Sri Mulyani Resmikan Kios saat Sambang Warga Desa Krajan, Dorong Pengembangan UMKM!

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan berupa diskusi dengan pelajar, mahasiswa, dan LSM. Selain itu juga ada penyuluhan yang berkaitan dengan anti korupsi.

Menurutnya, kampanye antikorupsi harus gencar dilakukan, agar meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan korupsi.

“Kegiatan ini memang harus dilakukan dan digencarkan sampai seluruh masyarakat paham."

"Hal ini pun juga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencegah tindak korupsi di berbagai lini,” tutur Pimpinan KPK tersebut," jelasnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana mengungkapkan terima kasih kepada KPK karena memilih Kota Semarang sebagai titik kampanye antikorupsi.

Baca juga: Kunjungi SMAN 1 Cawas, Bupati Klaten Sri Mulyani Beri Dukungan Moril untuk Kepsek dan Guru

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendukung pencegahan korupsi yang terus digaungkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Termasuk, di antaranya bertekad untuk memberikan pelayanan publik yang bagus tanpa korupsi.

“Saya mengimbau agar kita semua melakukan pencegahan dan melawan korupsi, gratifikasi dan pungli, serta berikan pelayanan publik yang harus berintegritas kepada masyarakat. Jadi ingat, tugas kita adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Nana dikutip dari Jatengprov.go.id.

Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai upaya optimal pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Sebab itu menjadi tugas pokok atau utama pemerintah.

Nana menuturkan, korupsi bagi Bangsa Indonesia menghambat pembangunan dan memperparah angka kemiskinan.

Jika dibiarkan terus berlangsung dan tanpa tindakan, maka korupsi akan membuat negara dalam bahaya kehancuran dan merugikan keuangan negara.

“Memberantas korupsi, tentunya ini harus dilakukan secara bersama-sama dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Jangan sampai membuka kesempatan orang melakukan korupsi,” tegas Nana.

Baca juga: Festival IKM 2024, Strategi Bupati Sri Mulyani Buka Beragam Potensi Lokal di Klaten Jateng!

Ditambahkan, guna mendukung program KPK, pada 2023 Pemprov Jateng juga telah membentuk 30 desa antikorupsi. Dan, 2024 ini pihaknya akan replikasi hal serupa di 372 desa pada 29 kabupaten dan kota.

"Tentunya, saya pun berharap kegiatan ini juga dilakukan di kabupaten dan kota,atau minimal kerja sama dengan Pemprov Jawa Tengah. Dan saat ini, Kota Surakarta ini sudah menuju menjadi kota antikorupsi dengan pembinaan dari KPK,"

"Kita harapkan ke depan akan semakin banyak kota dan kabupaten menuju kota antikorupsi,” ujarnya.

(*/adv)