Peta Kerawanan Pilkada Boyolali 2024 Jateng, Masalah Netralitas ASN Jadi Sorotan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI - Masalah netralitas aparatur sipil negara (ASN) masih harus diwaspadai di Pilkada Boyolali 2024. 

Pasalnya, netralitas ini masuk kategori kerawanan tingkat tinggi. 

Hal itu terungkap saat peluncuran peta kerawanan Pilkada 2024. 

Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Boyolali, Muhamad Mahmudi menyebut selama tiga bulan pihaknya memotret kerawanan di Boyolali. 

Identifikasi kerawanan ini berdasarkan indeks kerawanan pemilu (IKP) dari Bawaslu RI pada 2024 dan hasil pengawasan pemilu 2024. 

Selain itu, Bawaslu juga telah menghimpun masukan dari 22 Panwaslu Kecamatan se Boyolali. 

Baca juga: Marsono Mundur dari DPRD Boyolali karena Maju Pilbup 2024, Ini Kader PDIP yang jadi Penggantinya

"Bawaslu mempunyai tugas pengawasan. strategi dalam melakukan pengawasan adalah pencegahan, makanya hari ini kita luncurkan peta kerawanan yang berpotensi terjadi di Pilkada serentak 2024," kata Mahmudi. 

Menurut Mahmudi, masalah netralitas ASN, TNI dan Polri diprediksi masih tetap. 

Selain masalah netralitas, perubahan suara saat rekapitulasi suara juga masuk ketegori kerawanan tinggi. 

Bahkan potensi sengketa dalam proses Pilkada nanti juga akan meningkat. 

Potensi pemungutan suara ulang (PSU) dan pemilih tambahan yang melebihi surat suara candangan 2 persen juga patut diwaspadai penyelenggara pemilu. 

Kemudian, yang masuk kerawanan sedang seperti verifikasi data calon serta tahapan kampanye. 

Baik potensi kampanye yang difasilitasi KPU tidak sesuai ketentuan juga adanya kampanye yang diselenggarkan calon tidak sesuai aturan. 

"Kerawanan rendah, pertama soal politik uang. Karena memang faktanya pada pemilu 2024 bawaslu tidak menerima laporan maupun temuan dari jajaran pengawas," ungkapnya.

Baca juga: Profil Agus Irawan, Calon Bupati Boyolali 2024 : Demi Maju Pilkada, Resign dari PNS Pemkot Solo

Sementara itu, Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo menerangkan pada pemilu 2024, Boyolali menjadi kabupaten terbanyak yang menyelenggarakan PSU. 

Total ada 6 TPS yang diminta Bawaslu untuk PSU.

Angka ini meningkat pesat dibanding pemilu 2019 hanya ada satu kasus PSU. 

"Kemudian ada juga dugaan pelanggaran netralitas dan sebagainya. Dan pada 2024 itu laporan ke kami juga banyak, temuan juga banyak," jelasnya. 

Bawaslu pun melakukan antisipasi dengan sosialisasi dan memperkuat pengawas partisipatif bagi masyarakat desa dan kelurahan. 

Selain itu, pihaknya meminta KPU untuk profesional termasuk dalam pembekalan bagi penyelenggara pemilu di tingkat bawah. 

Kepala Badan Kesbangpol Boyolali, Arif Budiman Noeryanto menegaskan pemkab telah mendeklarasikan netralitas ASN sejak 2023. 

SK bupati terkait netralitas ASN itu masih berlaku hingga saat ini. 

"Kemudian satgas netralitas tetap kami jalankan nanti ada di desk pemilu dan desk ini dinilai penting dalam mengawal pemilukada," tandasnya.

(*)