DPRD Klaten Gelar Rapat Paripurna: 7 Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD 2025

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Klaten tahun 2025, pada Kamis (31/10/2024). 

Pandangan fraksi yang digelar di Gedung Rapat Paripurna DPRD Klaten, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko didampingi Wakil Ketua DPRD Klaten Haryanto. 

Baca juga: Pertama Kali, DPRD Klaten Peringati Hari Jadi ke-74 Melalui Rapat Paripurna

Nampak hadir Asisten Sekretariat Daerah (Setda) Klaten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Much Nasir mewakili Bupati Klaten Sri Mulyani, perwakilan Forkopimda Klaten serta pimpinan dan perwakilan OPD Kabupaten Klaten. 

Membuka rapat paripurna, Ketua DPRD Klaten Edy mengungkapkan jika 30 orang anggota dewan telah membubuhkan tandatangan dalam daftar hadir, sehingga mengacu aturan tata tertib DPRD Klaten telah memenuhi quorum. 

Kemudian secara bergantian 7 fraksi menyampaikan pandangan akhirnya atas RAPBD Klaten tahun 2025. Diantaranya Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai PKS, Fraksi Partai PKB, Fraksi Amanat Pembangunan, dan Fraksi Demokrasi Nasional. 

Menjadi yang pertama Fraksi PDI-Perjuangan diwakili Joko Siswanto menyampaikan pandangannya yang mana Fraksi PDI-Perjuangan membagi pandangannya pada beberapa poin. 
Poin pertama disampaikan bahwa APBD mempunyai peran yang sangat strategis dan berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD mencerminkan gambaran program pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah.

"Salah satu isu strategis yang membutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat yaitu peningkatan kemandirian daerah didukung penguatan daya saing ekonomi lokal dan tata kelola pemerintahan yang baik dimana pelaksanaan program prioritas pembangunan diarahkan dalam rangka menstimulus roda perekonomian daerah," papar Joko. 

Menurutnya dengan berpedoman terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, diharapkan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2025 dapat sejalan dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan sesuai dengan situasi kondisi yang berkembang saat ini. Sehingga Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera bisa terwujud.

Pandangan kedua dipaparkan Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Dea Prismasanthy. 

Tertuang dalam pandangannya, Fraksi Golkar menegaskan jika Rancangan APBD Tahun 2025 agar dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, transparan dan akuntabel didalam pengelolaan anggaran. 

"Kebijakan anggaran yang mendorong dan mengacu pada peningkatan pertumbuhan pendapatan dikarenakan masih relative kecil maka perlu dipacu kinerja aparatur daerah," jelas Dea. 

"Dan berkaitan belanja daerah hendaknya berkolerasi dengan pendapatan daerah. Sehingga progress terhadap pendapatan agar bisa lebih diintensifkan," imbuhnya. 

Baca juga: Pimpinan Definitif DPRD Klaten 2024-2029 Resmi Dilantik, Edy Sasongko Jabat Ketua DPRD Klaten

Sementara dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah hendaknya pemberdayaan dan perwujudan hak-hak dasar masyarakat benar-benar dapat menjadi skala prioritas dalam pelaksanaannya, untuk mewujudkan visi-misi Kabupaten Klaten. 

Sementara itu pandangan lainnya disampaikan oleh Fraksi Gerindra yang diwakili oleh Marjuki. 

Fraksi Gerindra menyoroti pendapatan atau penerimaan APBD Klaten tahun 2025, dimana pendapatan dana transfer dari pusat masih menyumbang hampir 80 persen dari total pendapatan. Sedangkan PAD kita bisa menyumbang sebesar 20 persen dari total penerimaan di APBD tahun 2025. 

"Maka dari itu Fraksi Gerindra mendorong pada Pemkab Klaten untuk lebih kreatif dan inovatif menggali potensi yang untuk sehingga bisa menyumbang PAD Kabupaten Yang meningkat dari tahun ketahun," terangnya. 

"Menurut pandangan Fraksi Gerindra jika dilihat dari aspek perencanaan, ada grafik positif dalam kecermatan menentukan target capaian realisasinya sesuai dengan ekspetasi awal," imbuhnya. 

Dirinya melanjutkan bahwa tercapainya realisasi pendapatan telah menggambarkan hasil capaian program OPD dalam berkreasi mengoptimalkan potensi Daerah. 

Namun demikian Fraksi Gerindra juga menyarankan perlunya peningkatan kreatifitas program terpadu antar OPD dengan tujuan percepatan optimalisasi potensi dalam rangka meningkatkan PAD secara signifikan.

"Fraksi Gerindra mengusulkan harus dilakukan kajian potensi pendapatan daerah yang komprehensif sehingga target pendapatan kedepan benar-benar diangka yang moderat," ungkap Marjuki. 

"Fraksi Gerindra berharap APBD tahun 2025 bisa berjalan sesuai dengan Visi dan Misi dari Bupati," pungkasnya. 

Sebelum menutup Rapat Paripurna itu, Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko berharap pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut segera mendapat jawaban atau tanggapan oleh saudari Bupati Klaten Sri Mulyani. 

Terutama berkenaan dengan hal-hal yang berkembang memerlukan masyarakat yang memerlukan penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

"Selanjutnya dewan berharap dalam jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut, baik yang berupa pertanyaan maupun hal-hal yang berkembang dimasyarakat dapat dijawab dengan tuntas sehingga jalannya pembicaraan tahap selanjutnya lancar," pungkasnya. 

(*/adv)