Setoran Susu dari Pengepul di Boyolali Kini Bermasalah dengan Pabrik, Disnakkan Bakal Cari Solusi

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo 

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI - Terbuangnya susu dari para peternak menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali.

Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Boyolali mencoba mencarikan solusi agar susu dari Boyolali ini tak terbuang sia-sia.

Sebelumnya diberitakan, sebagian susu dari Boyolali terpaksa dibuang lantaran tak semua bisa diterima Industri Pengolahan Susu (IPS).

Misalnya susu dari peternak mitra KUD Mojosongo, Boyolali.

Dari 23 ton susu produksi perhari, yang diterima hanya sekitar 16 ton saja, sisanya akhirnya dibung sia-sia.

Kondisi itu terjadi sejak September ini.

Baca juga: Ratusan Ton Susu di Boyolali Dibuang Sia-sia, Peternak Minta Pemerintah Titip Kran Impor Susu

Kepala Disnakkan Boyolali, Lusia Dyah Suciati menyebut akan mengajak perwakilan pengepul susu bertemu salah satu BUMN yang mengolah susu.

"Ini upaya. Kami berharap ini nanti setidaknya mengurangi (beban) yang terjadi pada pengepul dan peternak," jelas Lusia.

Selain itu, pihaknya juga akan menemui IPS yang selama ini mendapatkan setoran susu dari para pengepul susu dari peternak Boyolali.

Lusia akan meminta keterangan langsung dari pelaku IPS mengenai kondisi yang terjadi.

Pasalnya serapan susu dari peternak Boyolali terus berkurang.

"Karena Dulu kita pernah 51 juta liter pertahun,  tapi kenapa saat ini susu dari Boyolali yang tinggal 38 juta liter per tahun karena PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) tapi tiba-tiba ada masalah seperti ini," jelasnya.

Baca juga: Kronologi Joko Warga Andong Boyolali Dianiaya di Gemolong Sragen, Pelaku Tak Terima Ayah Dimaki-maki

Lusia pun berharap, tak terserapnya seluruh Susu dari Boyolali ini betul-betul karena adanya maintenance mesin pada IPS.

Selain itu, juga benar-benar karena IPS ingin memperbaiki grade susu dari peternak.

Peternak menduga berkurangnya serapan Susu Boyolali ini karena kran impor susu dibuka lebar.

Padahal, daya beli masyarakat terhadap komoditas susu masih lesu.

(*)