Blak-blakan Rober Soal Rotasi ASN di Akhir Masa Jabatan Bupati Karanganyar, Singgung Juliyatmono

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto 

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Calon Bupati (Cabup) Karanganyar Rober Christanto angkat bicara terkait polemik yang sempat muncul saat menjabat sebagai Bupati Karanganyar.

Saat itu, di sisa akhir jabatannya sebagai Bupati Karanganyar, Rober Christanto melakukan mutasi besar-besaran kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karanganyar.

Dihadapan awak media, Rober Christanto menjelaskan alasannya mengapa dirinya melakukan rotasi besar-besaran saat itu.

Dia mengaku melakukan rotasi tersebut sudah berdasarkan porsi dan kebutuhan masing-masing perangkat daerah di Kabupaten Karanganyar.

"Maka saya pikir ini adalah front the linennya di wilayah, menurut porsi dan benar-benar dilakukan," kata Rober usai Debat PIlkada 2024, Selasa (12/11/2024).

Rober mengaku dalam proses mutasi jabatan perangkat daerah di Kabupaten Karanganyar tidak pernah dilibatkan oleh mantan patnernya dulu Juliyatmono.

Baca juga: Pendukungnya Diduga Aniaya Tukang Pijat di Karanganyar, Cabup Rober Christanto : Tidak Tahu

Hal ini mendorongnya untuk melakukan meritokrasi yaitu mutasi di sisa-sisa akhir kepemimpinannya sebagai Bupati Karanganyar lalu.

"Kemarin kami sudah melakukan meritokrasi yaitu mutasi di akhir kepimpinan saya yang dulu sempat dipertanyakan karena hampir 5 tahun saya tidak pernah diajak," tandas dia.

Sementara itu, Cabup Karanganyar Ilyas Akbar Almadani menegaskan dalam proses penataan perangkat daerah harus mengedepankan prinsip Good Government.

Ia menjelaskan, prinsip Good Government yang dimaksud yaitu berdasarkan prestasi, kapabilitas dan akuntabilitas kompetensi.

"Kita mengedepan itu untuk apa? Untuk menciptakan Good Government, kalau penataan tidak klear tidak akan terjadi good government, karena tidak sesuai kompetensi," kata dia.

Dia mengatakan, dalam kepemimpinan Juliyamono sebagai Bupati Karanganyar selama 10 tahun sudah dilakukan penataan perangkat daerah berdasarkan prinsip good government.

Ia mengaku tinggal melengkapi prinsip itu dengan pengawasan darinya dengan membuka hotline khusus Lapor Mas Bupati secara real-time atau setiap hari.

"Selama 10 tahun terakhir sudah dilakukan hal itu tinggal percepat pelayanan saja dan kita tinggal buat hotline khusus Lapor mas Bupati kita real-time setiap hari," ucap dia. (*)