Kepala Dinas dan Staf Lolos dari Pidana Pelanggaran Netralitas, Bawaslu Boyolali Kembali Surati BKN

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI - Bawaslu Boyolali kembali mengirimkan surat rekomendasi ke Badan kepegawaian Negara (BKN).

Hal tersebut berkaitan dengan dua aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga melanggar netralitas.

Dua ASN yang merupakan kepala dinas dan staf itu namanya tak akan dikirim ke BKN jika Bawaslu Boyolali tak mendapatkan laporan.

Keduanya dilaporkan oleh DPD PSI Boyolali, karena diduga menunjukkan keberpihakannya dalam mendukung partai tertentu.

Bahkan salah satu kepala dinas itu juga mengajak langsung anak buahnya.

Sementara, ASN satunya selain ikut kampanye salah satu calon bupati.

Laporan itu kemudian dikaji dan dibahas dalam rapat koordinasi Sentra Gakkumdu.

Namun dari hasil klarifikasi dan kajian, unsur formil pelanggaran tindak pidana Pemilu tak terpenuhi.

Baca juga: Bawaslu Boyolali Dalami Laporan PSI, Soal Kadinkes yang Ajak Dukung Partai Tertentu

Meski begitu, menurut Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo unsur materiilnya terpenuhi.

Sehingga, Sentra Gakkumdu meminta Bawaslu melakukan kajian laporan tersebut dengan undang-undang lainnya.

"Setelah dikaji itu melanggar peraturan perundang-undangan lainnya (Selain undang-undang pemilu)," kata Widodo.

Dia menyebut Dua ASN yang lolos pidana pemilu ini karena kegiatan yang patut diduga tak netral itu dilakukan pada saat belum masuk masa kampanye.

"Dari hasil penelusuran, dugaan pelanggaran ini dilakukan sebelum adanya Pasangan calon (Paslon)," imbuhnya.  

(*)