DPRD Klaten Adakan Forum Konsultasi Publik, Berharap Pelayanan Makin Baik Kedepan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Zharfan Muhana

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Forum konsultasi publik (FKP), diadakan DPRD Kabupaten Klaten. Forum tersebut, sedianya membahas fasilitas publik di lingkup DPRD Klaten. 

Sekretaris Dewan Klaten, Muhammad Nur Rosyid memimpin forum tersebut. Dihadiri perwakilan instansi mitra DPRD Klaten, yakni Bagian Organisasi, Bagian Kesra, Bapperida, DissosP3APPKB, Kecamatan dan lainnya.

Nur mengatakan bahwa forum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 16 Tahun 2017.

Peraturan itu mengatur tentang pedoman penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, di lingkungan unit penyelenggara pelayanan publik.

''Semua OPD (organisasi perangkat daerah) harus meningkatkan pelayanan publik dan harus dikonsultasikan dengan masyarakat pengguna, agar ke depan pelayanan publik semakin baik,'' ujar Nur pada Kamis (9/7/2025). 

Baca juga: Pengusaha Properti Klaten Temui Komisi 3 DPRD Klaten, Beri Masukan dan Harapkan Percepatan Perizinan

Dalam forum tersebut, perwakilan instansi mengatakan bila mereka sering meminjam ruangan dan fasilitas milik DPRD Klaten. Dimana memiliki tempat yang bagus juga fasilitas pendukung yang lengkap. 

Kendati demikian, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada survei tahun sebelumnya belum sesuai harapan.

Nur menjelaskan, karena responden belum memahami isian dan tidak serius saat mengisi form survei.

Responden survei IKM tahun 2024, adalah anggota DPRD dan OPD yang sering menggunakan fasilitas DPRD.

"Semoga hasilnya ada peningkatan, dibanding tahun lalu,'' ucapnya.

Sesuai tupoksi, fasilitas DPRD Klaten memang dibangun dan disediakan untuk kepentingan kegiatan DPRD. Namun saat fasilitas tidak digunakan, bisa dipinjam untuk kegiatan pemerintah dan sosial.

Saat ini, gedung DPRD Klaten dilengkapi fasilitas yang baik serta lengkap. Seperti APAR, penunjuk jalur evakuasi, kamar mandi, lift, kendaraan dan fasilitas penunjang lain.

Baca juga: DPRD Klaten Dukung Pembenahan TPA Troketon, Bakal Segera Dikaji

Dalam kesempatan itu, diusulkan agar responden survei diperluas, bukan hanya anggota Dewan, serta diperhatikan kelengkapan administrasi yang belum bisa dipenuhi.

''Ada usulan agar wifi open password saja. Selama ini, wifi di ruang rapat paripurna dan ruang lain sudah open password dari Kominfo, namun untuk ruang ketua memang tidak,'' paparnya. 

FKP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat, serta mendapatkan masukan, saran dan ide terkait penyusunan kebijakan atau pelaksanaan program pelayanan publik.

Hal ini dilakukan demi menciptakan kesepahaman antara penyelenggara layanan dan masyarakat, serta mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

(*)