Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Ijazah Jokowi Digugat

Diisukan Jadi Dalang Polemik Ijazah Palsu Jokowi, Partai Demokrat Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY), menilai tuduhan tersebut tidak berdasar

Penulis: Tribun Network | Editor: Rifatun Nadhiroh
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Edhie Baskoro Yudhoyono 

TRIBUNSOLO.COM - Partai Demokrat membantah keras tuduhan yang menyebutkan bahwa mereka berada di balik isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY), menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan hanya merupakan upaya adu domba politik.

“Kami dari Partai Demokrat menanggapi dengan tegas tuduhan bahwa ‘partai biru’ adalah dalang di balik isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Tuduhan ini adalah fitnah keji, tidak berdasar, dan merupakan bentuk pembunuhan karakter terhadap institusi politik yang sah. Kami menolak keras segala bentuk politisasi kebohongan demi kepentingan sempit,” ungkapnya.

EBY menegaskan bahwa Partai Demokrat sama sekali tidak terlibat dalam penyebaran isu tersebut.

Baca juga: Luhut: Perdebatan Soal Ijazah Bisa Memecah Belah Bangsa, Tak Relevan untuk Dibicarakan

“Partai Demokrat tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan isu tersebut. Saudara Roy Suryo bukan lagi bagian dari Partai Demokrat sejak tahun 2019. Pernyataannya adalah sikap pribadi dan tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan partai,” lanjutnya.

Menurutnya, upaya untuk mengaitkan Demokrat dengan isu tersebut hanyalah manuver politik yang merusak iklim demokrasi.

“Upaya untuk mengaitkan Demokrat dengan isu ini adalah manuver politik kotor yang berpotensi memecah belah bangsa, menyesatkan publik, dan mencederai nilai-nilai demokrasi,” tegasnya.

Sebagai Wakil Ketua MPR RI, EBY juga meminta semua pihak menghentikan tuduhan tanpa bukti dan menyerahkan persoalan hukum kepada pihak berwenang.

“Kami meminta kepada semua pihak untuk berhenti menyebarkan tuduhan tanpa bukti. Jika ada permasalahan hukum terkait dokumen atau identitas pribadi siapa pun, serahkan dan percayakan sepenuhnya kepada institusi penegak hukum, bukan pada opini liar dan framing media sosial.”

Baca juga: Curhatan Jokowi Saat Hadiri Reuni UGM : Saya Lulus, Enggak Pernah Mengulang, Ijazah Saya Diragukan

“Kami mendukung demokrasi yang sehat, beradab, dan berlandaskan kebenaran serta keadilan. Kami juga mendorong Presiden Jokowi dan pihak-pihak terkait untuk membuka ruang klarifikasi secara baik agar tidak ada ruang bagi adu domba, fitnah, dan penggiringan opini sesat.”

Ia menambahkan bahwa Partai Demokrat juga mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak yang menyebarkan narasi palsu untuk mencemarkan nama baik partai.

“Demokrat akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap siapa pun yang dengan sengaja mencemarkan nama baik partai kami melalui narasi-narasi palsu dan manipulatif,” pungkasnya.

(*)

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved