Hama Monyet Mengganas, Petani di Watukarung Pacitan Menjerit 

TRIBUNSOLO.COM - Petani Desa Watukarung, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, kini tengah dihadapkan pada dilema pelik yaitu hama monyet yang merajalela.

Kawanan primata ini semakin hari kian berani masuk ke pemukiman, merusak lahan pertanian, bahkan tak jarang mencuri hasil kebun yang siap panen. Akibatnya, petani di Watukarung terancam gagal panen dan mengalami kerugian besar.

Puluhan bahkan ratusan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) kini menjadi momok menakutkan bagi para petani. Mereka tak hanya menyerbu perkebunan jagung, singkong, atau pisang, tapi juga nekat masuk ke dalam rumah untuk mencari makanan.

Namun, upaya pembasmian hama monyet ini bukan tanpa kendala. Monyet ekor panjang termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi undang-undang, sehingga penangkapan apalagi pembunuhan monyet bisa berujung pada sanksi hukum. Hal inilah yang membuat petani Watukarung serba salah. Di satu sisi, mereka ingin menyelamatkan hasil panen dan mata pencaharian mereka, namun di sisi lain, bayang-bayang jerat hukum membuat mereka berpikir dua kali.

Dalam diskusi terbuka di balai desa, Sekretaris Desa Watukarung, Hariyanto menyuarakan kegelisahan petani setempat.

"Bagaimana caranya mengatasi hama monyet ini supaya mulai berkurang?, Kami bingung, karena di satu sisi monyet sudah dilindungi oleh hukum, tapi di sisi lain kami juga merasa terganggu." jelasnya. 

Petani Watukarung sangat membutuhkan kehadiran dan intervensi nyata dari pemerintah. Bukan sekadar imbauan, melainkan bimbingan dan bantuan konkret untuk mengatasi masalah ini tanpa melanggar hukum.

Apakah ada metode pengusiran yang efektif dan aman, atau adakah program relokasi yang bisa diterapkan secara sistematis.

Harapan warga kini bertumpu pada langkah-langkah konkret dari pihak berwenang, agar mereka bisa kembali bertani dengan tenang dan hidup damai tanpa bayang-bayang ancaman dari kawanan monyet.

Sampai kapan pemerintah akan membiarkan petani Watukarung berjuang sendiri menghadapi dilema yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara?

(*/adv)