Ketua PDIP Solo FX Rudy Setuju Puan Apresiasi Prabowo, Nantikan Janji Presiden Sikat Tambang Ilegal

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengapresiasi sejumlah capaian yang dilakukan semasa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8/2025).

Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo berpendapat pidato tersebut patut diapresiasi.

“Mbak Puan pastilah DPR RI menyampaikan kepada pemerintah apresiasi yang kami sampaikan kepada Mbak Puan luar biasa pidatonya 80 tahun Indonesia merdeka,” ungkapnya usai mendengarkan pidato kenegaraan di Graha Paripurna DPRD Surakarta.

Baca juga: Puan Maharani Tanggapi 3 Kader PDIP Solo yang Gabung PSI: Kalau Sudah Tidak Berkeinginan Monggo Saja

Menurutnya, sudah selayaknya pemerintahan Prabowo diapresiasi.

Sejumlah pencapaian yang telah dilakukan selama menjabat menunjukkan pemerintah berpihak pada rakyat.

“Pidato tentunya kita sebagai rakyat memberikan apresiasi dengan berbagai macam keberhasilan dan rencana ke depan. Yang paling utama 1063 tambang ilegal yang mau ditertibkan. Rakyat yang mengelola tambang akan diberikan perizinan itu langkah yang positif,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga telah menginstruksikan kepada para kadernya untuk mendukung program pemerintah.

Namun, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menegaskan bahwa pihaknya tetap akan mengkritisi jika sebuah program tak berpihak pada rakyat.

Baca juga: 5 Nama Tokoh Wonogiri yang Berpotensi Gantikan Jekek Jadi Ketua DPC PDIP, Ada Setyo Sukarno

“Program pemerintah dari pusat sampai ke daerah itu yang tujuannya untuk kepentingan rakyat tetap mendukung seperti MBG dan lain sebagainya. Kebijakan Pemerintah Kota kita dukung. Namun kalau kebijakan itu tidak baik dan tidak berpihak pada rakyat kita kritisi dan memberikan sosialisasi,” ungkapnya saat dihubungi Minggu (3/8/2025) lalu.

Arahan untuk mendukung pemerintah disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus. Megawati menyampaikannya saat acara Bimbingan Teknis di The Meru & Bali Beach Convention Center di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (30/7/2025) lalu.

Pernyataan ini keluar menjelang Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti diberikan setelah Hasto divonis 3,5 tahun.

Ia dinyatakan bersalah dalam kasus Pergantian Antar-Waktu (PAW) Harun Masiku. Hasto pun bisa menghirup udara bebas setelah diberikan amnesti.

Pujian Puan untuk Prabowo

Ketua DPR RI, Puan Maharani, memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua.

Pujian itu Puan sampaikan saat Sidang Tahunan HUT ke-80 RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

Menurut Puan, Prabowo bertindak gesit menyelesaikan sejumlah persoalan, termasuk polemik izin tambang di Raja Ampat.

“Kami DPR RI, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Presiden Prabowo Subianto, yang dalam waktu singkat telah menyelesaikan atau merespons cepat sejumlah persoalan strategis dan menyentuh langsung kepentingan rakyat,” kata Puan.

Di antara persoalan itu adalah izin tambang di Raja Ampat yang merusak ekosistem, penyelesaian sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatra Utara, pembelian harga gabah petani dengan harga layak, dan kebijakan lain yang dilaksanakan melalui program Asta Cita.

 Politikus PDIP itu mengatakan, respons gesit Prabowo pantas diapresiasi karena menjadi wujud keberpihakan pemerintah kepada rakyat.

Meski demikian, Puan juga memberikan catatan agar langkah itu sebaiknya berangkat dari perencanaan yang matang.

“Namun, akan lebih baik jika langkah-langkah tersebut merupakan hasil dari perencanaan matang dan cermat, sehingga menjadi bagian dari kinerja reguler pemerintah,” kata dia.

Isi Janji Prabowo soal Tambang Ilegal

Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya mendapat laporan masih ada 1.063 tambang ilegal di Indonesia.

Prabowo berkomitmen akan menertibkan setiap tambang ilegal tersebut.

"Kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal," kata Prabowo di Sidang Tahunan MPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Dari total ribuan tambang itu, diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun.

"Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun," ungkapnya.

 Oleh karena itu, Prabowo meminta dukungan semua pihak untuk mendukung ini.

"Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik, untuk mendukung ini demi rakyat kita," ujarnya.

Di situ, Kepala Negara juga memperingatkan setiap pihak yang membekingi tambang ilegal, tidak terkecuali para jenderal dari TNI dan Polri.

"Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari Polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat," tegasnya.

(*)