Bertemu Wali Kota dan Wantimpres, Dewan Adat Keraton Solo Usul Jumenengan Diadakan Terpisah

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Chrysnha Pradipha

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Keluarga Keraton Kasunanan Surakarta yang tergabung dalam Lembaga Hukum Dewan Adat mengusulkan jumenengan (peringatan naik tahta raja) diadakan terpisah.

Mereka menginginkan jumenengan terselenggara seperti tahun-tahun sebelumnya.

Demikian disampaikan oleh KGPH Puger usai bertemu dengan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal (Purn) Subagyo HS pada Kamis (6/4/2017) siang.

Pertemuan diadakan di Sasana Sewaka sekitar pukul 12.50 WIB, dihadiri oleh adik-adik PB XIII, seperti GKRAy Wandansari Koes Moertiyah atau Gusti Moeng, GKRAy Koes Bandriyah, dan lainnya.

Dikatakan Puger kepada wartawan, pertemuan membahas pelaksanaan jumenengan yang diadakan pada 22 April 2017 mendatang.

"Jumenengan tetap dengan Tari Bedhaya Ketawang (tanpa raja), Sinuhun (PB XIII) tetap di sana (kediaman) saja," ungkapnya.

Hal itu diungkapkan dengan alasan menjaga situasi kondusif keraton.

Kendati demikian, pihaknya tetap menunggu jawaban dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan disampaikan melalui Wantimpres Subagiyo.

Puger menerangkan, beberapa poin disampaikan kepada Rudy dan Subagyo yang akan diteruskan untuk Jokowi.

Namun, Puger enggan berbicara banyak terkait poin-poin tersebut.

Terkait sekat pembatas area dalam keraton yang beberapa hari lalu dibongkar, Puger mengusulkan agar sekat itu ditutup kembali. 

"Sekat ditutup kembali supaya (suasana) kondusif, sambil menunggu jawaban presiden," ucap dia.

Sementara itu, Subagyo mengatakan, menerima usulan dari Dewan Adat.

"Saya menginventarisasi apa yang disampaikan (Dewan Adat) untuk saya laporkan ke bapak presiden (Jokowi)," jelas Subagyo.

Dirinya berharap jumengan tetap diadakan demi kelangsungan budaya Keraton Kasunanan Surakarta tetap terjaga. (*)