Oposisi Kritik Pertemuan IMF yang Telan Rp 800 M di Tengah Gempa, Tsamara Amany: Mau Dipolitisasi?

Penulis: Hanang Yuwono
Editor: Hanang Yuwono
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Politikus PSI, Tsamara Amany Alatas.

TRIBUNSOLO.COM -- Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief, melemparkan kritiknya terkait pertemuan tahunan International Monetery Fund (IMF) yang bakal diselenggarakan di Bali.

Menurut Andi, pertemuan tahunan IMF ini merupakan sebuah pemborosan

Lebih lanjut, ia menyebut jika di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah tak pernah menghamburkan uang negara begitu banyaknya demi sebuah acara.

"Pak SBY dan kabinet di tahun 2014 tentu tidak berharap pertemuan IMF jadi pesta-pesta yang memakan uang sebesar sekarang. Event internasional yang setara jaman SBY gak pernah hamburkan uang negara sebesar pertemuan IMF bali ini," tulis Andi melalui akun Twitternya, Minggu (7/10/2018).

Menurut Andi, pemerintah Indonesia memiliki wewenang untuk membatalkan acara tahunan ini.

Apalagi kata Andi, Indonesia tengah menghadapi keprihatinan warga yang dilanda bencana gempa di Donggala dan tsunami di Palu.

"Kalau Jokowi membatalkan pertemuan IMF di Bali karena alasan gempa lombok dan Palu, apakah kemudian Pak SBY marah? apakah kemudian petinggi IMF mau kasih sanksi ke RI, Bukankah kita sudah berdaulat dari IMF, mengapa takut?," tulisnya.

Kritikan Andi Arief ini melengkapai pernyataan yang sebelumnya dilontarkan pakar ekonomi Rizal Ramli.

Rizal menganggap pertemuan IMF tidak perlu menghabiskan dana hingga Rp 800 miliar.

Sebab dalam hal ini, Indonesia hanya cukup menyediakan tempat, makan, dan penjemputan sehingga secara angka semestinya tak sebesar demikian.

Menanggapi kritikan sejumlah oposisi tentang rencana Indonesia menjadi tuan rumah acara tahunan IMF ini, politikus Tsamara Amany pun berkomentar.

Melalui akun media sosial Twitter miliknya, @TsamaraDKI, ia meretweet sebuah judul berita dari media online.

Ia menuturkan, meski acara IMF digelar, tapi pemerintah tak pernah 'lepas tangan' terkait penanganan bencana di Palu.

Tsamara-pun mencurigai oposisi yang menggunakan acara IMF untuk dipolitisasi demi kepentingan Pemilu 2019.

"Jadi oposisi yang kritis boleh. Tapi masa menutup mata dengan upaya pemerintah memulihkan Palu? Masa acara IMF pun mau dipolitisasi demi kepentingan elektoral?," cuit Tsamara.

Cuitan Tsamara itu lantas menuai beragam komentar dari warganet pengguna Twitter.

Ratna Sarumpaet Akui Bohong, Tsamara Amany: Ada Capres yang Percaya, Bagaimana Kita Bisa Berharap?

Seperti diketahui, pertemuan Tahunan Dewan Gubernur IMF-Bank Dunia adalah gelaran yang mempertemukan para pembuat kebijakan di sektor keuangan, pelaku bisnis, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan media dari 189 negara.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut gelaran ini akan berlangsung mulai 8 hingga 14 Oktober 2018.

Dan dihadiri oleh lebih dari 32 ribu peserta.

Kata Presiden Jokowi soal Pertemuan IMF di Bali

Presiden Joko Widodo sudah memimpin rapat terbatas terkait persiapan pertemuan Indonesia Monetary Fund-World Bank yang akan digelar di Bali pada pekan depan.

Ini adalah rapat terbatas keempat yang dipimpin Jokowi.

"Saya ingin memastikan perkembangan persiapan pertemuan ini dan saya ingin pertemuan ini bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk menempatkan indonesia dalam spotlight dunia," kata Jokowi."

Jokowi berharap acara forum perekonomian terbesar di dunia itu, Indonesia bisa mempromosikan produk-produk unggulan di pasar global."

Indonesia juga bisa mempromosikan investasi serta destinasi-destinasi wisata.

"Saya juga ingin memanfaatkan kehadiran kurang lebih 18.000 peserta sehingga memberikan dampak ekonomi yang baik, bukan hanya untuk Bali tapi juga daerah-daerah lain di negara kita," kata Jokowi, dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.

"Saya minta dipersiapkan secara detail di lapangan sehingga penyelenggaraan acara pertemuan tahunan ini bisa terselenggara dengan lancar membawa dampak yang positif bagi negara kita," kata Jokowi.

Para peserta yang hadir sebagian besar adalah pejabat dan kepala negara, menteri di bidang ekonomi dan gubernur bank sentral, serta para pengusaha, investor, dan pimpinan dari lembaga terkait yang jadi pemangku kepentingan ekonomi di banyak negara. (*)

Berita Terkini