Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto
TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Sidak yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Sugeng Riyanto di sejumlah jalanan mendapati fakta tentang dampak PPKM Darurat.
Adapun PPKM itu sudah berjalan seminggu, sejak diterapkan 3 Juli 2021 lalu.
Titik yang dikunjungi adalah simpang Nusukan, Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari hingga persimpangan Sami Luwes, Jalan Slamet Riyadi.
Di antaranya tukang tambal ban di Jalan Kapten Piere Tendean, ibu pedagang makanan, penjual es kelapa muda hingga pedagang singkong goreng yang berada di seberang jalan.
Hasilnya menurut Sugeng, sejak PPKM Darurat diterapkan dengan berbagai aturan ketat dan penutupan jalan, membuat pedagang maupun PKL kelimpungan.
Baca juga: Gudang Oksigen di Kartasura Disidak : Bahan Baku Diambil di Gresik, Polisi Tawarkan Truk Distribusi
Baca juga: Nasib Sopir Ambulans Klaten : 2 Kali Mobil Jadi Sasaran Perusakan,Minta Polisi Sikat yang Buat Teror
"Saya tanya, ada yang turun pendapatannya 50 persen, ada yang turun 90 persen," ungkap dia kepada TribunSolo.com.
"Rata-rata pedagang meminta agar pemerintah memberikan kompensasi, katanya kalau gak boleh keluar ya jualannya bagaimana," keluh pedagang ditirukan Sugeng.
Dia pun mendesak kepada Wali Kota Solo mengalokasikan dana sebesar Rp 20 miliar kepada masyarakat yang terdampak PPKM Darurat.
"Dana tersebut dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT)," jelasnya.
Di antaranya untuk mereka PKL, pedagang jasa tergolong kecil, dan UMKM-UMKM yang merasa kelimpungan salama PPKM Darurat hingga 20 Juli mendatang.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menerangkan, pihaknya meminta agar pemerintah meperhatikan kondisi masyarakat sebaik-baiknya.
"Ya harus bisa ringankan beban yang dirasakan masyarakat akibat diberlakukannya aturan pada PPKM Darurat ini," harap dia.
Kata Gibran soal PPKM
Hampir seminggu PPKM Darurat diberlakukan di Kota Solo.
Wali Kota Gibran Rakabuming Raka mengklaim, warganya sudah mulai beradaptasi dengan aturan ini.
Baca juga: Alasan PPKM Jalan Terus, Panglima TNI : Agar Virus Tak Masuk ke Wilayah yang Belum Ada Kasus Berat
Meski, ia mengakui, pada awal masa PPKM Darurat, masyarakat masih kaget.
"Masyarakat banyak yang baru berdaptasi di hari-hari pertama, namun semakin ke sini, mulai terbiasa," kata Gibran, Jumat (9/7/2021).
Mengenai penyekatan dan penutupan pasar, Gibran paham banyak masyarakat yang berat dan terdampak kebijakan tersebut.
"Mau bagaimana lagi, ini kebijakan dari pusat dan kita harus mentaati," tegasnya.
Gibran menambahkan, saat ini ada 6 jalan yang telah disekat.
Dia mengungkapkan bahwa jumlah jalan yang disekat itu ke depannya akan terus dievaluasi, sesuai kebutuhan dan kondisi.
"Untuk jumlah tidak akan bertambah, namun area penyekatan sewaktu-waktu bisa dipindah," terangnya.
"Akan kami evaluasi terus setiap harinya," ujarnya.
menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi terutama soal penyekatan.
Gibran mengklaim saat ini angka mobilitas di Kota Solo sudah turun.
"Pada awal PPKM mobilitas masyarakat nampak seperti tak ada perubahan, tetap tinggi," katanya pada Jumat (9/7/2021).
Alasan Penerapan PPKM Darurat
Terpisah, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan, bahwa tujuan PPKM Darurat digelar sejak tanggal 3 hingga 20 Juli mendatang, agar probabilitas masyarakat tidak terlalu banyak.
"Kita tekan sampai 50 persen, bahkan sampai 30 persen. Bila tercapai 50 hingga 30 saja, tidak terjadi kontak erat," ungkapnya saat meninjau Pos Faroka Sol, Jalan Slamet Riyadi, Jumat (9/7/2021).
Baca juga: Instruksi Kapolri Pimpin Penyekatan PPKM Darurat di Solo : Pekerja Kritikal & Esensial Diberi Tanda
Baca juga: Polisi Ungkap Alasan Tak Hadirkan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie saat Konferensi Pers
Kedatangannya bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Covid-19 Indonesia, Ganip Warsito dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
Maka lanjut Panglima Hadi, jika hal itu terjadi maka tranmisi lokal dan tranmisi dari wilayah lain akan diminimalisir.
"Agar virus tak masuk ke wilayah yang belum ada kasus yang berat," harap dia.
Lebih lanjut dia menjelaskan, jika mobilitas indek tercapai, indikatornya adalah kasus Covid-19 harian akan menurun.
"Meski kita tidak bisa menekankan sampai angka 0, mohon masyarakat mengikuti PPKM Darurat dan Mikro," jelasnya.
Kapolri Pimpin Penyekatan
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo beraksi memimpin penyekatan PPKM Darurat saat berkunjung di Kota Solo, Jumat (9/7/2021).
Hal itu dilakukan bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto hingga Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Covid-19 Indonesia, Ganip Warsito.
Saat di lokasi penyekatan di Pos Faroka yang jadi jalur masuk ke kota, Kapolri sempat mendengar penjelasan dari Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjutak.
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka juga tampak seksama menyaksikan penyekatan itu.
Baca juga: Orang Nomor 1 di TNI & Polri ke Solo Awasi PPKM Darurat, Ditemani Gibran Cek Lalu Lintas Masuk Kota
Baca juga: Kapolri & Panglima TNI Dikabarkan Kunjungi Solo Hari Ini, Tinjau PPKM Darurat dan Vaksinasi Covid-19
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, tugas kepolisian untuk melakukan pemeriksaan secara ketat selama PPKM Darurat Jawa-Bali di antaranya di Solo.
"Itu menyasar pengendara, baik yang akan melintas atau masuk ke Kota Solo," jelas dia kepada TribunSolo.com.
Selain itu, Kapolri menekan pengedaran atau pekerja kritikal dan esensial yang diperbolehkan melintas dan masuk ke Solo.
"Boleh masuk tapi dibatasi juga," terang dia.
Oleh karena itu, dia menekankan agar strategi penyekatan akan juga diperbaiki agar tidak menimbulkan kemacetan atau kerumunan.
"Berikan evaluasi, masyarakat yang diperiksa melintas di Solo, setelah itu diberi tanda khusus saat pemeriksaan sehingga di jalan lebih lancar," aku dia.
"Saya minta tolong dicek betul mereka yang masuk kerja dan melintas, bahwa mereka masuk kritikal dan esensial itu," ujarnya.
Dia menambahkan, polisi juga untuk melaksanakan patroli melalui operasi yustisi secara berkala.
"Jadi pelanggaran mobilitas perkembangan Covid-19 dapat dihambat," harap dia.
Untuk diketahui, sek sektor kritikal meliputi kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan bencana, energi hingga logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat.
Baca juga: Masih Ada yang Kesulitan Dapatkan Oksigen di Solo? Wali Kota Gibran Janji Sediakan : Saya Kawal!
Baca juga: Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Solo, Panglima TNI Harap Herd Immunity Tercapai Agustus 2021
Kemudian ada makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, kontruksi, lstrik, air dan pengelolaan sampah.
Sementara esensial ada keuangan dan perbankan, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat.
Tak hanya itu ada perhotelan non penanganan karantina dan industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir. (*)