Berita Solo Terbaru

Pemkot Solo Siapkan Rp 8,5 Miliar untuk Bantuan Sosial UMKM: Ada 17 Ribu Penerima

Penulis: Muhammad Irfan Al Amin
Editor: Agil Trisetiawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang dilantik sejak 26 Februari 2021 lalu.

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Muhammad Irfan Al Amin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menyiapkan Bantuan Sosial (Bansos) untuk UMKM yang ada di Kota Solo.

Menurut Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka, bansos ini disiapkan karena banyak UMKM yang terdampak saat penerapan PPKM Darurat di Solo.

Ya, PPKM Darurat direncanakan baru akan berakhir tanggal 20 Juli 2021 mendatang.

Namun, sejumlah masyarakat seperti paguyuban pasar di Kota Solo telah mengadu ke Gibran terkait dampak ekonomi dari pemberlakuan PPKM Darurat ini.

Menurut Wali Kota Gibran Rakabuming Raka, pihaknya telah menyiapkan dana sebesar Rp 8,5 miliar.

"Nanti akan diperuntukkan bagi 17 ribu penerima," katanya pada Jumat (9/7/2021).

Baca juga: Tukang Becak Ditemukan Tak Bernyawa di Masjid Al Fatih Solo: Posisi Duduk Memegang Tasbih

Baca juga: Daftar Alamat dan Nomor Telepon Pengisian Oksigen di Solo: Ada di Kecamatan Jebres dan Banjarsari

Baca juga: Jangan Panik, Gibran dan Polresta Kawal Langsung Distribusi 59 Ton Oksigen ke Solo

Baca juga: Kapolri dan Panglima TNI Turun Gunung, Pantau Langsung Penerapan PPKM Darurat di Solo

Gibran menyadari bahwa pada masa PPKM Darurat ini banyak pengusaha yang terdampak, karena hanya sektor essensial dan kritikal saja yang boleh membuka usahanya.

"Kami paham kalau banyak yang terdampak, tapi kondisi ini sedang darurat," jelasnya.

Secara terpisah Sekretaris Daerah Kota Solo, Ahyani, menambahkan bahwa bantuan tersebut murni dari anggaran Pemkot dan bukan dari Kemensos atau lainnya.

"Ini dari anggaran Pemkot dan nanti akan kami buatkan surat edaran," terangnya.

"Nanti yang akan ditandatangani oleh Wali Kota," imbuhnya.

Ahyani berharap bansos tersebut dapat diberikan secara tunai sehingga bisa langsung diterima warga.

"Saya harap bisa disalurkan langsung ke rekening masing-masing," jelasnya.

"Sehingga kita tak perlu bertemu secara langsung, dan meminimalisir interaksi kontak," jelasnya.

Usulan Wakil Ketua DPRD Solo

Sidak yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Sugeng Riyanto di sejumlah jalanan mendapati fakta tentang dampak PPKM Darurat.

Adapun PPKM itu sudah berjalan seminggu, sejak diterapkan 3 Juli 2021 lalu.

Titik yang dikunjungi adalah simpang Nusukan, Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari hingga persimpangan Sami Luwes, Jalan Slamet Riyadi.

Di antaranya tukang tambal ban di Jalan Kapten Piere Tendean, ibu pedagang makanan, penjual es kelapa muda hingga pedagang singkong goreng yang berada di seberang jalan.

Hasilnya menurut Sugeng, sejak PPKM Darurat diterapkan dengan berbagai aturan ketat dan penutupan jalan, membuat pedagang maupun PKL kelimpungan.

Baca juga: Gudang Oksigen di Kartasura Disidak : Bahan Baku Diambil di Gresik, Polisi Tawarkan Truk Distribusi

Baca juga: Nasib Sopir Ambulans Klaten : 2 Kali Mobil Jadi Sasaran Perusakan,Minta Polisi Sikat yang Buat Teror

"Saya tanya, ada yang turun pendapatannya 50 persen, ada yang turun 90 persen," ungkap dia kepada TribunSolo.com.

"Rata-rata pedagang meminta agar pemerintah memberikan kompensasi, katanya kalau gak boleh keluar ya jualannya bagaimana," keluh pedagang ditirukan Sugeng.

Dia pun mendesak kepada Wali Kota Solo mengalokasikan dana sebesar Rp 20 miliar kepada masyarakat yang terdampak PPKM Darurat.

Di antaranya untuk mereka PKL, pedagang jasa tergolong kecil, dan UMKM-UMKM yang merasa kelimpungan salama PPKM Darurat hingga 20 Juli mendatang.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menerangkan, pihaknya meminta agar pemerintah meperhatikan kondisi masyarakat sebaik-baiknya.

"Ya harus bisa ringankan beban yang dirasakan masyarakat akibat diberlakukannya aturan pada PPKM Darurat ini," harap dia.

Kata Gibran soal PPKM

Hampir seminggu PPKM Darurat diberlakukan di Kota Solo.

Wali Kota Gibran Rakabuming Raka mengklaim, warganya sudah mulai beradaptasi dengan aturan ini.

Baca juga: Alasan PPKM Jalan Terus, Panglima TNI : Agar Virus Tak Masuk ke Wilayah yang Belum Ada Kasus Berat

Meski, ia mengakui, pada awal masa PPKM Darurat, masyarakat masih kaget. 

"Masyarakat banyak yang baru berdaptasi di hari-hari pertama, namun semakin ke sini, mulai terbiasa," kata Gibran, Jumat (9/7/2021). 

Mengenai penyekatan dan penutupan pasar, Gibran paham banyak masyarakat yang berat dan terdampak kebijakan tersebut. 

"Mau bagaimana lagi, ini kebijakan dari pusat dan kita harus mentaati," tegasnya. 

Gibran menambahkan, saat ini ada 6 jalan yang telah disekat.

Dia mengungkapkan bahwa jumlah jalan yang disekat itu ke depannya akan terus dievaluasi, sesuai kebutuhan dan kondisi. 

"Untuk jumlah tidak akan bertambah, namun area penyekatan sewaktu-waktu bisa dipindah," terangnya. 

"Akan kami evaluasi terus setiap harinya," ujarnya.

menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi terutama soal penyekatan. 

Gibran mengklaim saat ini angka mobilitas di Kota Solo sudah turun. 

"Pada awal PPKM mobilitas masyarakat nampak seperti tak ada perubahan, tetap tinggi," katanya pada Jumat (9/7/2021). 

Alasan Penerapan PPKM Darurat

Terpisah, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan, bahwa tujuan PPKM Darurat digelar sejak tanggal 3 hingga 20 Juli mendatang, agar probabilitas masyarakat tidak terlalu banyak.

"Kita tekan sampai 50 persen, bahkan sampai 30 persen. Bila tercapai 50 hingga 30 saja, tidak terjadi kontak erat," ungkapnya saat meninjau Pos Faroka Sol, Jalan Slamet Riyadi, Jumat (9/7/2021).

Baca juga: Instruksi Kapolri Pimpin Penyekatan PPKM Darurat di Solo : Pekerja Kritikal & Esensial Diberi Tanda

Baca juga: Polisi Ungkap Alasan Tak Hadirkan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie saat Konferensi Pers

Kedatangannya bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Covid-19 Indonesia, Ganip Warsito dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Maka lanjut Panglima Hadi, jika hal itu terjadi maka tranmisi lokal dan tranmisi dari wilayah lain akan diminimalisir.

"Agar virus tak masuk ke wilayah yang belum ada kasus yang berat," harap dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan, jika mobilitas indek tercapai, indikatornya adalah kasus Covid-19 harian akan menurun.

"Meski kita tidak bisa menekankan sampai angka 0, mohon masyarakat mengikuti PPKM Darurat dan Mikro," jelasnya.

Berita Terkini