Baca tanpa iklan
5. Untuk membantu pentyelesaian konflik Kamboja, Indonesia menggagas pertemuan yang dikenal dengan nama Jakarta Informal Meeting (JIM) I yang akan diselenggarakan di kota . . . .
A. Jakarta
B. Bogor
C. Bandung
D. Bekasi
E. Surabaya
6. Fungsi filsafat Pancasila dalam hubungan dengan ideologi-ideologi di dunia adalah sebagai...
A. Perbandingan perkembangan ideologi
B. Penyaringan masuknya ideologi asing
C. Perpaduan filsafat dan ideologi
D. Perebutan hegemoni filsafat
E. Unsur ideologi setiap bangsa
7. Tata urutan sumber hukum di Indonesia, diatur dalam .
A. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat
B. TAP MPRS No. XX/MPRS/1996
C. Undang-Undang No. 10/2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
D. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2012
E. Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964
8. Tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian disebut dengan ....
A. Rumah Detensi Imigrasi
B. Rumah Imigrasi
C. Rumah Singgah Imigrasi
D. Kantor imigrasi
E. Rumah administratif imigrasi
9. Sistem pemerintahan Indonesia dilaksanakan berdasarkan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu ...
A. UUD 1945
B. UUDS 1950 dan UUD 1945
C. Konstitusi RIS, UUDS 1950 dan UUD 1945
D. UUD 1945 dan Pancasila
E. Pancasila
10. Pancasila tidak mengenal adanya fasisme sebab fasisme bertitik tolak pada...
A. Pemusatan kekuasaan pada beberapa orang
B. Mengutamakan individualisme radikal
C. Material modern dan individualisme
D. Pemusatan kekuasaan pada satu orang
E. Memaksakan praktek liberalisme
11. Pada 3 Agustus 1995, Vietnam dinyatakan sebagai anggota ASEAN, Asean mengharapkan Vietnam dapat mengubah corak perekonomiannya yang sosialis komunis menjadi ekonomi . . . .
A. industri
B. pasar
C. kapitalis
D. liberalis
E. terpimpin
12. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan partisipasi politik, antara lain ....
A. keamanan dan kepentingan organisasi
B. kaidah atau norma aturan hukum yang berlaku
C. mengutamakan kepentingan dan tujuan partai politik
D. mengutamakan persatuan dan kesatuan kader politik
E. mengendalikan kelompok penekan dalam politik