Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri
TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Dewan Pimpinan Cabang Projo Solo ikut bersuara soal PCR yang diindikasikan menjadi ladang bisnis sejumlah kelompok.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Solo Tego Widarti, berharap pemerintah memberantas mafia PCR yang diduga mempermainkan kebijakan itu.
Projo adalah organisasi pendukung Joko Widodo (Jokowi).
"Kami meminta pemerintah untuk memberantas mafia PCR," katanya kepada TribunSolo.com, Rabu (3/11/2021).
"Karena menurut kami, PCR sebagai sarat untuk bepergian membebani masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Heboh Luhut Pandjaitan hingga Erick Thohir Dituduh Terlibat Bisnis Tes PCR, Begini Respons Keduanya
Baca juga: Tes PCR Diturunkan Hingga Ratusan Ribu, Berikut Harga Terbarunya, Jawa-Bali Rp 275 Ribu
Wanita yang akrab disapa Wiwit itu menuturkan, syarat bepergiaan cukup dengan antigen, karena masyarakat sudah divaksin.
Selain itu, kebijakan pemerintah yang berubah-ubah juga ia soroti.
"Kebijakan pemerintah itu selalu berubah-ubah, bikin masyarakat bingung," terang dia.
Menurutnya di Indonesia tidak ada yang kebal hukum, semua akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
"Siapa pun itu tidak ada kecuali bagi mereka yang bermain," terang dia.
Indikasi Kuat Permainan PCR
Beberapa waktu lalu sempat viral mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto membeberkan isu bisnis tes Covid-19 melalui akun Facebook miliknya.
Dirinya mengatakan, sejumlah nama Menteri Presiden Joko Widodo, diduga masuk ke dalam bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.
Baca juga: UMK Sukoharjo 2022, Buruh di Sukoharjo Tuntut Naik Jadi Rp 2.340.000, Begini Alasannya
Dua nama tersebut diduga Edy terlibat dalam perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Tak cuma sampai di situ, PT GSI juga diduga terbentuk dan berkaitan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri.
Boy Thohir adalah saudara dari Erick Thohir.
Sementara PT GSI yang dikaitkan dengan Erick Thohir, tercatat hanya melakukan 2,5 persen dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia.
"(Berdasarkan data) hanya 2,5 persen. Jadi 97,5 persen lainnya dilakukan pihak lain," ungkap Arya.
"Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen, 50 persen itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main," pungkasnya.
Baca juga: Pengungkapan Kasus Curanmor Besar-besaran di Solo Raya : Dua Minggu Ada 52 Pelaku, 33 Motor Disita
Kementerian BUMN tepis kabar Erick Thohir
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menepis kabar bahwa Erick Thohir masuk ke dalam lingkaran bisnis tes Covid-19, baik itu PCR maupun Antigen.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengungkapkan, tuduhan tersebut sangatlah tendensius dan tidak relevan.
"Isu Pak Erick bermain tes PCR itu, isunya sangat tendensius," ucap Arya kepada Wartawan, Selasa (2/11/2021).
Respons Luhut Pandjaitan
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merespons tudingan dirinya terlibat bisnis tes swab PCR.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (1/11/2021).
"Pertama, perlu saya perjelas bahwa Toba Bumi Energi adalah anak perusahaan Toba Bara Sejahtra, dan saham Pak Luhut yang dimiliki melalui Toba Sejahtra di Toba Bara Sejahtra sudah sangat kecil yaitu di bawah 10 persen," kata Jodi.
"Jadi Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi," tambahnya.
Baca juga: Ivan Gunawan Dijuluki Pelit dan Sombong Karena Tak Beri Ganti Rugi Kasus Penipuan, Begini Responsnya
Sementara itu, terkait PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), Jodi menerangkan bahwa Pak Luhut diajak oleh teman-teman dari Grup Indika, Adaro, northstar, yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan test Covid dengan kapasitas test yang besar.
Karena hal ini pada masa-masa awal pandemi ini adalah salah satu kendala.
"Jadi total kalau tidak salah ada 9 pemegang saham di situ. Yayasan dari Indika dan Adaro adalah pemegang saham mayoritas di GSI ini," tukasnya.
Jodi menambahkan GSI didirikan bertujuan bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham tetapi untuk kewirausahaan sosial.
"Malah diawal-awal GSI ini gedungnya diberikan secara gratis oleh salah satu pemegang sahamnya, agar bisa cepat beroperasi pada periode awal dan membantu untuk melakukan testing covid19," ungkap Jodi.
"Sampai saat ini, tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lain kepada pemegang saham," sambungnya.
Jodi memastikan partisipasi Toba Sejahtra di GSI tidak dalam rangka mengejar untung.
"Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga test PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat," jelas dia.
Masih kata Jodi, perlu disadari bahwa kebijakan test PCR untuk pesawat ini memang diberlakukan untuk mengantisipasi Natal dan Tahun Baru (Nataru).
(TribunNews)