TRIBUNSOLO.COM - Wacana hak angket terus digulirkan. 

Itu juga datang dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla. 

JK, sapaan akrabnya mendukung adanya hak angket untuk kebaikan pemerintahan kedepan. 

Dia mengatakan, ini bisa membersihkan kecurigaan publik pada pemerintahan berikutnya. 

"Negeri ini, pemerintahan yang akan datang akan mulus, siapapun memerintah akan mulus setelah diklarifikasi semuanya. Kalau enggak, nanti curiga terus," kata JK di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (6/3/2024) seperti yang dikutip dari kompas.com.

Dia mengatakan, hak angket ini malah bisa menjadi positif untuk pemerintah.

Baca juga: Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024, PPP Ingatkan Jangan Hanya Sekedar Panggung Politik Hiruk Pikuk

Sebab, bisa melakukan klarifikasi pada publik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

"Ini kan bagus, mengklarifikasi, bertanya, sehingga (menjawab) tanda tanya masyarakat, kekhawatiran masyarakat, ataupun kecurigaan masyarakat," ujar JK.

Apalagi, menurut JK, hak angket ini tidak memperngaruhi hasil dari Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kan hak angket itu bertanya menyelidiki ke pemerintah, soal pemilu itu ke MK, di MK," kata dia.

Wacana hak angket ini awalnya muncul dari kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. (*)