Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ternyata tidak hanya ditolak oleh para buruh. Para pengusaha juga ikut menolak kebijakan ini.

Para pengusaha pun menyarankan untuk memaksimalkan BPJS Ketenagakerjaan untuk mewujudkan rumah terjangkau.

Wakil Sekretaris Apindo Solo, Sri Saptono Basuki menjelaskan kondisi makro ekonomi tidak mendukung diberlakukannya kebijakan ini.

Ia bercerita sebelumnya kebijakan ini sempat tidak menemui titik terang.

“Tapera dulu pernah didiskusikan tapi deadlock, tidak ada kesepakatan semuanya," jelas dia saat dihubungi Senin (3/6/2024)

"Sekarang ada lagi tentunya juga kurang bijaksana, kondisi makro ekonomi dan ekonomi global yang mengalami turbulensi, berakibat berat bagi dunia usaha yang harus fight dengan market global maupun lokal,” tambahnya.

Baca juga: Pemerintah Lepas Tanggung Jawab, Buruh di Karanganyar Jateng Minta PP Tapera Dicabut

Seperti telah diketahui, Tapera membuat para buruh dipotong gajinya sebanyak 2,5 persen dan pemberi kerja juga harus menanggung 0,5 persen.

Menurutnya kebijakan ini sangat membebani.

“Penambahan cost yang membebani terkait program ini juga tidak bijaksana melihat situasinya saat ini,” tuturnya.

Pihaknya menawarkan alternatif lain untuk mewujudkan rumah terjangkau bagi para pekerja.

Salah satunya dengan memaksimalkan BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan demikian buruh dan pengusaha tidak perlu dibebani biaya tambahan.

“Ada program di Jamsostek yang bisa dikonversikan yang arahnya ke kepemilikan rumah bagi tenaga kerja, tidak perlu ada pungutan baru,” paparnya.

Ia juga meminta pemerintah mengkaji program semacam Tapera yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Coba cek tabungan perumahan untuk ASN seperti apa dulu? Ini juga perlu jadi kajian serta tinjauan,” jelasnya.

(*)