'Pemerintah Lepas Tanggung Jawab', Buruh di Karanganyar Jateng Minta PP Tapera Dicabut

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto 

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Organisasi Buruh di Karanganyar menolak hadirnya Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).

Bahkan, para buruh itu meminta pemerintah pusat mencabut peraturan yang mengatur tentang TAPERA karena dinilai sangat membebani rakyat.

Koorlap FSP KEP Karanganyar, Candra Cahyono mengatakan dengan program TAPERA ini diterapkan, pemerintah seolah melepas tanggungjawabnya kepada rakyat Indonesia.

"Pemerintah lepas tanggung jawab sebabnya dalam peraturan pemerintah tentang TAPERA, tidak ada menjelaskan klausul pemerintah ikut patungan dalam pengadaan rumah untuk buruh dan peserta TAPERA," kata Candra, Senin (3/6/2024).

Candra mengatakan pada iuran TAPERA, hanya dibebanoan ke buruh dan perusahaaan saja tanpa ada anggaran dari APBD maupun APBN.

Baca juga: Tak Hanya Buruh, Kelompok Pengusaha di Karanganyar Jawa Tengah Juga Tolak Tapera

Sehingga kata dia, TAPERA ini merupakan pemerintah melepas tanggungjawabnya untuk memastikan setiap warga negara memiliki tempat untuk tinggal dan kebutuhan pokok rakyat.

Ia mengatakan dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau PT TAPERA tak memberikan kepastian memiliki rumah dengan potongan sekira 3 persen dari upah buruh walaupun itu dibagi dua 2,5 persen dipotong dari upah buruh dan 0,5 persen dari pengusaha. 

Namun dalam waktu kurun 10-20 tahun buruh tidak bisa membeli rumah bahkan hanya uang muka saja tidak mencukupi.

"Apabila Tapera diterapkan, maka semakin membebani kawan-kawan buruh, dan kami minta cabut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat ini,"  pungkasnya.

(*)