Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar menaikan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Menanggapi kebijakan tersebut, masyarakat Karanganyar cenderung pasrah.

Setiawan (43), warga Kampung/Kelurahan/Kabupaten Karanganyar mengaku pasrah dengan adanya kenaikan tagihan PBB-P2 di tahun 2025.

"Saya belum menerima selebaran tagihan PBB-P2, jadi belum tahu kedepannya bagaimana belum tahu, namun saya manut aturan saja," kata Setiawan, Kamis (7/8/2025).

Setiawan mengaku terbebani dengan adanya kenaikan tagihan PBB-P2.

Baca juga: Lebih Tinggi dari Pati, Kota Solo Pernah Naikkan PBB Hingga 400 Persen, Namun Dibatalkan Hingga Kini

Meskipun demikian, ia mengaku pasrah dan mengikuti aturan yang ada.

"Yang pernah saya alami pernah ada kenaikan, kalau saya sih mengikuti aturan di negara ini, manut aturan yang ada, tahun kemarin naiknya sedikit namun detailnya saya lupa, luas tanah dan bangunan saya sekira 350 meter persegi," kata dia.

"Misalpun naik, ya terbebani, tapi mau gimana lagi, kita rakyat kecil, meskipun mau memberontak memberontak gimana mas, kita masih manut saja," imbuh dia

Zera Ayu (39) warga Desa/Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar mengaku tak mempermasalahkan kenaikan tagihan PBB-P2 di Kabupaten Karanganyar.

Ia mengaku pasrah dengan kebijakan dari Pemkab Karanganyar.

"Belum kami cek PBB nya, semisal naik pun nggak apa-apa, mau nggak mau harus dibayar juga, singkat dia.

Naik Capai 75 Persen

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Karanganyar mengalami penyesuaian atau kenaikan tarif.

Penyesuaian tagihan PBB-P2 di Kabupaten dilakukan tak secara serentak atau secara bertahap.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar Kurniadi Maulato mengatakan kenaikan tagihan PBB-P2 di Kabupaten Karanganyar mencapai 75 persen.

"Tagihan PBB-P2 di Kabupaten Karanganyar mengalami penyesuaian nominal dan dilakukan tidak serentak atau secara bertahap," kata Kurniadi, kepada awak wartawan, Kamis (7/8/2025).

Kurniadi, mengatakan dalam menyesuaikan PBB-P2, tergantung pada pemutakhiran nilai jual obyek pajak (NJOP), dimana dipengaruhi zona nilai tanah, harga pasaran dan pertumbuhan daerah. 

Baca juga: Sosok Sudewo Bupati Pati Viral Naikkan PBB 250 Persen: Lulusan UNS, Pernah Nyalon Bupati Karanganyar

Pihaknya telah menerjunkan petugas pemutakhiran data ke semua wilayah 17 kecamatan di Karanganyar. 

Ia tak memungkiri hasil penyesuaian PBB-P2 mengakibatkan tagihan ke wajib pajak naik antara 50-75 persen. 

"Tapi enggak serentak agar menghindari gejolak dan ada beberapa kecamatan yang belum disesuaikan, masih menggunakan perhitungan PBB-P2 lama," kata Kurniadi.

Dia mengatakan kenaikan tagihan PBB-P2 di Kabupaten Karanganyar terjadi setiap tahun.

Ia mengatakan penyesuaian PBB-P2 telah berlangsung selama empat tahun terakhir dan lokus penyesuaian PBB-P2 di wilayah kecamatan. 

Baca juga: Sulitnya Serahkan Tagihan PBB dan Temui Bos Sritex Iwan Setiawan Lukminto di Solo, Ini Kata Linmas

Kurniadi mengatakan pendapatan penerimaan daerah dari PBB-P2 Kabupaten Karanganyar tahun 2024 terealisasi Rp 28 miliar. 

Adanya penurunan target PBB-P2 tahun ini diprediksi Rp 4 miliar karena adannya kebijakan bupati Karanganyar membebaskan kewajiban itu bagi warga miskin.

Dia mengatakan target pendapatan asli daerah lainnya mampu menutup kekurangan tersebut. 

Pada tahun ini PAD 2025 di bidang pajak bumi dan bangunan dipasang target Rp 26,5 miliar, dari tahun 2024 senilai Rp 27 miliar.

Sementara itu, jumlah SPPT PBB-P2 di Kabupaten Karanganyar yang sudah tercetak tahun 2024 yaitu, 478.731 surat dengan nilai ketetapan, Rp 32,883 miliar.

"Tiap tahun kita lakukan penyesuaian tarif tertuju dua sampai tiga kecamatan, sampai sekarang sudah berlangsung selama empat tahun, tahun ini ada dua kecamatan yang disesuaikan, salah satunya Kecamatan Mojogedang," pungkas Kurniadi.

Apa Itu PBB dan PBB-P2? 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan.

PBB bersifat objektif, artinya yang dikenai pajak adalah objek (tanah/bangunan), bukan subjek (pemiliknya).

Sejak adanya desentralisasi fiskal, PBB kemudian dibagi menjadi dua kategori:

• PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan): untuk objek pajak di wilayah non-perkebunan, non-perhutanan, dan non-pertambangan. Pajak ini sekarang dikelola oleh pemerintah daerah (Pemda).
• PBB sektor lain (Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan/PBB-P3): masih dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Bagaimana Cara Menghitung Tarif PBB dan PBB-P2?

Tarif PBB dan PBB-P2 dihitung berdasarkan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yaitu nilai tertentu dari objek pajak, yang kemudian dikalikan dengan tarif pajak.

Rumus umum penghitungan:

PBB terutang = Tarif x NJKP

Keterangan:

NJKP = NJOP - NJOPTKP

NJOP (Nilai Jual Objek Pajak): harga pasar dari tanah dan bangunan.
NJOPTKP: nilai tidak kena pajak (ditetapkan pemerintah daerah, misal Rp10 juta).
Tarif PBB-P2: maksimal 0,3 persen dari NJKP (ditentukan oleh Perda masing-masing daerah).
Untuk PBB sektor lain (PBB-P3), tarif ditetapkan secara terpisah oleh pemerintah pusat.
 
Mekanisme Pembayaran PBB dan PBB-P2

SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dikirimkan oleh pemerintah daerah setiap tahun kepada wajib pajak. Wajib pajak membayar sesuai jumlah terutang yang tercantum dalam SPPT.

Pembayaran bisa dilakukan melalui:

• Bank yang ditunjuk (Bank BUMN/Daerah)
• Kantor Pos
• Online melalui e-commerce, mobile banking, atau loket pembayaran digital milik Pemda (misalnya aplikasi e-Samsat atau website Bapenda).

(*)