Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Troketon yang terletak di Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, kini menghadapi persoalan serius.

Setiap hari, lokasi ini menampung sekitar 95–100 ton sampah rumah tangga. 

Dengan luas awal 7,2 hektare dan tambahan perluasan hingga 9 hektare, daya tampung TPA diperkirakan hanya mampu bertahan beberapa tahun lagi.

Data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Klaten menyebutkan, zona landfill pertama yang dibuka pada 2017 sudah penuh, sementara zona kedua dan ketiga juga hampir mencapai kapasitas maksimal.

Tahun 2025, Pemkab Klaten membuka zona keempat guna memperpanjang usia layanan TPA, meski tambahan itu hanya diperkirakan mampu memperpanjang umur operasional sekitar satu tahun.

Kondisi TPA Troketon memicu keluhan warga dari tiga kecamatan, yakni Pedan, Ceper, dan Juwiring.

Mereka tergabung dalam Aliansi Masyarakat Klaten Peduli TPA Troketon (AMPERA) yang menilai keberadaan TPA menimbulkan pencemaran udara, air, dan gangguan kesehatan akibat bau menyengat serta banyaknya lalat hijau.

Dalam aksi unjuk rasa Mei 2025, AMPERA menyampaikan sembilan tuntutan, mulai dari perbaikan sistem pengelolaan sampah sesuai aturan hukum, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga pemulihan lingkungan sekitar.

Mereka juga mendesak transparansi informasi publik terkait operasional TPA.

Pemerintah Kabupaten Klaten berupaya memperpanjang umur TPA dengan mendorong pengelolaan sampah sejak dari sumber.

Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) diperluas melalui sekitar 30-an Tempat Pengolahan Sampah Reuse Reduce Recycle (TPS 3R) dan bank sampah desa.

Hanya sampah residu yang tidak bisa diolah yang akan dibuang ke TPA.

Selain itu, Pemkab menambah armada truk pengangkut sampah dan fasilitas pengolahan, termasuk mesin pencacah dan komposter untuk mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos.

Meski ada upaya perbaikan, TPA Troketon masih rentan menimbulkan masalah. Pada Februari 2025, sempat terjadi kebakaran akibat gas metana dari tumpukan sampah.

Api berhasil dipadamkan dengan bantuan petugas damkar dan BPBD, namun insiden tersebut menambah kekhawatiran warga.