Klaten juga dipastikan menjadi tuan rumah Anugerah Pesona Indonesia Award, bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Klaten ke-222.
Pemerintah daerah menilai data kunjungan wisatawan yang konsisten tinggi menjadi bukti kuat potensi pasar di Klaten.
Pemerintah daerah akan mulai menata arah pengembangan pariwisata secara jangka panjang melalui penyusunan peta besar dan road map
Puncak acara dikemas melalui Pentas Musik Akhir Tahun 2025 yang berlangsung mulai pukul 19.30 WIB hingga menjelang pergantian tahun.
Seluruh tarif sudah diatur dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2016 serta Perda Nomor 15 Tahun 2023.
Camat Gantiwarno menyebut, program lain yang belum mendesak masih bisa disesuaikan melalui perubahan anggaran daerah.
Veronika mengatakan, penyesuaian anggaran harus diimbangi dengan pengelolaan yang lebih disiplin dan fokus pada kebutuhan prioritas.
Hamenang mengatakan, informasi terkait potensi penurunan dana desa memang belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah pusat.
Sejumlah musisi nasional dan lokal dijadwalkan tampil. Selain itu, influencer asal Klaten juga turut meramaikan panggung hiburan
Menurut Hamenang, kesiapsiagaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga penempatan personel di lapangan.
Sebagai gantinya, Pemkab Klaten mengoptimalkan penggalangan dana kemanusiaan yang puncaknya digelar pada malam tahun baru.
Pengangkatan ini bukan sekadar administrasi kepegawaian, melainkan komitmen pemerintah daerah memperkuat pelayanan publik.
Dari sudut Ruang Paripurna, palu pimpinan diketok Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko usai fraksi-fraksi menyatakan persetujuan.
Dari sudut Ruang Paripurna, palu pimpinan diketok usai fraksi-fraksi DPRD menyatakan persetujuan.
Seminar bertajuk Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045 itu diikuti para ibu dari berbagai latar belakang
Kabupaten Klaten mencatatkan nilai 90,51 berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
Peningkatan PAD mendesak dilakukan mengingat ketergantungan APBD Klaten terhadap pemerintah pusat masih tinggi.
Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko menyebut, DPRD telah menuntaskan fungsi pembentukan payung hukum sektor pariwisata.
Pengelolaan destinasi wisata harus memperhatikan batas kapasitas demi keselamatan pengunjung.
Ketentuan retribusi juga telah diatur untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memberatkan wisatawan.