RAPBD 2026 Dibahas, Pemkab Klaten Serap Masukan dari 7 Fraksi DPRD

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Klaten Tahun 2026, Selasa (7/10/2025) di Gedung Paripurna DPRD Klaten.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko, didampingi Wakil Ketua DPRD Bahtiar Joko Widagdo, Hariyanto, dan Widodo. 

Baca juga: Gelar Rapat Paripurna Bahas 4 Raperda Strategis, Sejumlah Fraksi DPRD Klaten Beri Catatan Kritis

Hadir pula Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang mewakili Bupati Klaten, perwakilan Forkopimda, serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Dalam kesempatan itu, Wabup Benny menyampaikan jawaban Bupati atas pemandangan umum dari tujuh fraksi DPRD terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2026.

“Perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada fraksi-fraksi DPRD atas saran, masukan, dan himbauan yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD tentang Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Kabupaten Klaten tentang APBD TA 2026,” ujar Wabup Benny mewakili Bupati Klaten.

Ia menegaskan seluruh masukan dari fraksi akan menjadi bahan penting dalam pembahasan lanjutan RAPBD 2026 agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Berikut ringkasan jawaban Bupati terhadap tujuh fraksi DPRD Klaten:

1. Fraksi PDIP

Pemerintah sependapat bahwa peningkatan kemandirian daerah harus didukung oleh penguatan daya saing ekonomi lokal dan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Program prioritas pembangunan akan diarahkan untuk menstimulus roda perekonomian daerah sesuai kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

2. Fraksi Golkar

Pemkab Klaten berkomitmen meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah melalui terobosan kreatif dan inovatif. 

Penyusunan APBD dilakukan secara efisien, ekonomis, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Selain itu, pemerintah juga memastikan pelayanan publik prima, termasuk pemberian insentif bagi guru dan tenaga pendidikan sesuai ketentuan.

3. Fraksi Gerindra

Pemerintah fokus pada kedaulatan pangan dan pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan Jawa Tengah. 

Pemkab juga akan melakukan inovasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) berbasis digital, serta meningkatkan pengawasan anggaran dan alokasi belanja modal.

Menjawab aspirasi masyarakat, Pemkab memastikan Jalan Lingkar Timur Delanggu sudah dapat dimanfaatkan dengan beberapa penyempurnaan teknis, memprioritaskan pelebaran Jembatan Sindon–Pungundungan, dan melakukan survei pemasangan PJU di beberapa ruas jalan.

4. Fraksi PKS

Pemkab telah melakukan akselerasi program prioritas dari perubahan APBD 2025, termasuk penanganan persampahan di TPA Troketon dan penyusunan DED Sport Center Rowo Jombor. Selain itu, pemerintah aktif melakukan sosialisasi DBD, leptospirosis, serta waspada cuaca ekstrem.

Terkait ketahanan pangan, Pemkab memanfaatkan potensi pertanian lokal melalui diversifikasi pangan, pengembangan pekarangan produktif, dan klaster budidaya tanaman lokal. Dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dilakukan melalui pendataan peserta didik dan fasilitasi sanitasi sekolah.

Baca juga: Diskominfo Klaten Gelar Workshop Statistik Sektoral, Dorong Tata Kelola Data yang Lebih Baik

5. Fraksi PKB

Untuk mengurangi ketergantungan dana transfer pusat, Pemkab Klaten menggali potensi PAD melalui pendataan objek pajak baru, pengawasan pembayaran, pengembangan layanan retribusi, dan optimalisasi BUMD.

Belanja infrastruktur difokuskan pada perbaikan irigasi, jalan strategis, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sejalan dengan program prioritas Dalan Alus, Padang, Banyulancar dan lingkungan asri.

6. Fraksi Amanat Pembangunan

Pemkab menargetkan PAD 2026 sebesar Rp553,42 miliar atau 20 persen dari total pendapatan daerah. Upaya peningkatan dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, serta pembinaan BUMD agar berinovasi.

Selain itu, pemerintah berkomitmen pada pemerataan akses pendidikan di semua jenjang, baik negeri maupun swasta, termasuk dukungan terhadap pendidikan nonformal seperti Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

7. Fraksi Demokrat Nasional

Pemerintah mengapresiasi dorongan fraksi agar lebih fokus pada kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan PAD melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi. Kegiatan seremonial pemerintahan akan dilaksanakan sederhana dan berorientasi hasil agar anggaran dapat diarahkan ke program produktif.

“Apabila ada hal-hal yang belum terjawab akan saya jelaskan lebih lanjut pada saat pembahasan tahap berikutnya,” pungkas Wabup Benny.

(*/adv)