Marak Keracunan MBG, Wabup Sukoharjo Sidak Dapur SPPG Baki, Tekankan Pentingnya Sertifikasi

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Wakil Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Selasa (23/9/2025) kemarin.

Sidak ini dilakukan untuk memastikan dapur pengolahan makanan bergizi tersebut benar-benar sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Khususnya terkait kebersihan dan sterilisasi.

Baca juga: Ramai Protes Sirene “Tot Tot Wuk Wuk”, Bupati Sukoharjo Etik Ternyata Sudah Lama Pilih Tanpa Patwal

Wakil Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo menegaskan setiap dapur SPPG harus memiliki sertifikasi keamanan dan kebersihan pangan. 

Menurutnya, sertifikasi bukan hanya formalitas administratif, tetapi menjadi indikator penting dapur telah memenuhi standar kelayakan.

“Mungkin nanti kami ingin tahu terkait dengan standar keamanan, kalau di kita itu kan ada sertifikasi. Sertifikasi itu tidak hanya sebatas memenuhi syarat, tetapi juga menjadi indikator bahwa dapur ini benar-benar sudah sesuai dengan yang disarankan sehingga bisa terbit sertifikasi,” kata Sapto, saat ditemui TribunSolo.com, Rabu (24/9/2025).

Ia menambahkan, dengan adanya sertifikasi, keamanan makanan bisa lebih terjamin. 

Baca juga: Seru! Bupati Etik Suryani Ikut Pikul Gunungan di Kirab Budaya Jangglengan Sukoharjo, Warga Heboh

Mulai dari bahan pangan yang digunakan, proses pengolahan, hingga higienitas para petugas di dapur. 

“Selain untuk standar keamanan makanan, sertifikasi juga menjamin bahwa tidak ada penyakit bawaan makanan dan bahan-bahannya sehat. Yang paling penting, ini juga membangun kepercayaan masyarakat,” jelasnya.

Sapto berharap ke depan, tidak hanya sarana dan prasarana dapur yang memenuhi standar, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) yang mengelola makanan bergizi di SPPG memiliki sertifikasi resmi. 

Dengan begitu, proses produksi makanan bisa berjalan sesuai aturan dan transparan bagi publik.

Baca juga: Bupati Etik Hadiri Rapat Paripurna DPRD Sukoharjo, Beri Apresiasi Tindak Lanjut Perubahan APBD 2025

Langkah sidak ini juga menanggapi maraknya kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah di Indonesia. 

Kepala Staf Presiden (KSP), M. Qodari sebelumnya mengungkapkan lebih dari 5.000 siswa di seluruh Indonesia mengalami keracunan makanan MBG. Angka tertinggi tercatat di wilayah Jawa Barat.

“Saya punya data yang disiapkan oleh Kedeputian III KSP. Ada data dari tiga lembaga. BGN mencatat 46 kasus keracunan dengan 5.080 penderita (data per 17 September). Dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita (data 16 September). Sementara BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita (data per 10 September 2025),” ujar Qodari dalam keterangannya yang dilansir YouTube KompasTV, Senin (22/9/2025).

Qodari menyebut, penyebab keracunan MBG secara umum antara lain karena higienitas makanan yang tidak terjaga, suhu makanan yang tidak sesuai standar, kesalahan dalam pengolahan pangan, kontaminasi silang dari petugas, hingga adanya alergi pada sebagian penerima manfaat.

Lanjut Sapto, dengan adanya sidak dan langkah preventif dari Pemkab Sukoharjo, Sapto berharap kasus serupa tidak terjadi di daerahnya. 

“Kami ingin masyarakat yakin bahwa program gizi di Sukoharjo aman, sehat, dan bisa dipercaya,” pungkasnya. (*/adv)