Bupati Etik Tekankan Pentingnya Akurasi Data di Rapat Penanggulangan Kemiskinan di Sukoharjo

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, memberikan arahan tegas dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan tahun 2025 yang digelar di Aula Hotel Tosan, Solobaru, Grogol, Kamis (27/11/2025).

Acara tersebut dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta lurah dan kepala desa se-Kabupaten Sukoharjo.

Usai menghadiri acara tersebut, Bupati Sukoharjo Etik Suryani menjelaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menurunkan angka kemiskinan di Sukoharjo.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan masyarakat, tokoh masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Baca juga: Kebut Penanganan RTLH di Sukoharjo, Bupati Etik Salurkan Bantuan untuk 19 Warga di 4 Kecamatan!

“Kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Tentunya kami selaku pemerintah tidak bisa jalan sendiri, kita harus bekerja sama dengan masyarakat, tokoh masyarakat, dan stakeholder semuanya. Bagaimana kita menurunkan angka kemiskinan ini harus dilakukan bersama,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).

Selain itu, perempuan nomor satu di Sukoharjo tersebut juga menyoroti pentingnya akurasi data yang bersumber dari tingkat desa.

Ia meminta para lurah dan kepala desa untuk memastikan data masyarakat miskin benar-benar valid karena data tersebut menjadi acuan pemerintah pusat dalam menyalurkan berbagai bantuan sosial seperti Bansos, BPNT, PKH, dan program lainnya.

“Harapan kami data yang diberikan harus benar. Data ini nantinya merujuk ke pusat untuk penyaluran bantuan. Angka kemiskinan kita memang lebih rendah dari provinsi dan nasional, tapi kami ingin tahun ini bisa berkurang lagi,” terangnya.

Meski berbagai upaya sudah dilakukan melalui dukungan anggaran APBN, APBD, Baznas, hingga CSR, Etik tetap mendorong agar masyarakat diberdayakan melalui pelatihan keterampilan agar mampu mandiri dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah.

“Kami ingin masyarakat berdaya. Kami berikan pelatihan dan keterampilan agar mereka bisa mandiri dan tidak selalu bergantung pada bantuan,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia berharap Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dapat berfungsi optimal bagi OPD, camat, lurah, dan kepala desa sebagai bahan evaluasi dalam pendataan warga miskin.

Baca juga: HUT ke-80 PGRI, Bupati Etik Suryani Puji Perjuangan dan Pengabdian Para Guru di Sukoharjo

Ia mengingatkan agar tidak terjadi kesalahan data yang menyebabkan penerima bantuan tidak tepat sasaran.

“Jangan sampai salah kaprah. Yang seharusnya tidak dapat malah dapat, dan yang seharusnya dapat malah tidak dapat. Kasus seperti itu masih banyak terjadi,” tuturnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Sukoharjo menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki mekanisme penanggulangan kemiskinan, memastikan program tepat sasaran, dan mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera.

(*)