Kualitas Menu MBG Diprotes, Satgas MBG Sukoharjo Persilakan Pengawasan Publik Lewat Media Sosial

Laporan Wartawan TribunSolo.Com, Anang Ma'ruf 

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Sukoharjo merespons viralnya aksi protes masyarakat di sejumlah daerah terkait kualitas menu program MBG. 

Untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa tetap terjaga, Satgas MBG Sukoharjo mengeluarkan langkah tegas berupa penerbitan surat edaran kepada seluruh pelaksana program.

Ketua Satgas MBG Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, mengatakan surat edaran tersebut mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sukoharjo untuk mengedepankan transparansi serta menjaga standar higienitas dalam penyediaan makanan.

Langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Badan Gizi Nasional (BGN) guna memastikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut benar-benar memberikan dampak positif bagi peningkatan gizi anak sekolah.

Wakil Bupati Sukoharjo tersebut juga menjelaskan, salah satu poin penting dalam edaran tersebut adalah kewajiban bagi setiap SPPG untuk mengaktifkan kembali akun media sosial masing-masing.

Melalui media sosial itu, masyarakat dapat mengawasi secara langsung menu makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat.

“Kami instruksikan agar semua SPPG mengunggah menu harian MBG lengkap dengan label harga dan kandungan gizinya. Dengan begitu masyarakat bisa ikut menilai apakah menu tersebut sudah amanah atau belum,” ujarnya saat di konfirmasi TribunSolo.com, Minggu (8/3/2026).

Baca juga: Pemkab Sukoharjo Buka Posko THR 2026, Pekerja Bisa Melapor Jika Hak Belum Dibayarkan

Selain transparansi menu, aspek kemasan makanan juga menjadi perhatian serius. 

Satgas MBG Sukoharjo melarang penggunaan kantong plastik sederhana untuk membungkus makanan. 

Sebagai gantinya, seluruh penyedia diwajibkan menggunakan wadah yang lebih higienis seperti thinwall atau tempat makanan sejenis yang lebih layak dan representatif.

Tak hanya itu, Satgas juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan program. 

Warga dipersilakan memfoto atau merekam video menu makanan yang diterima kemudian membagikannya di media sosial sebagai bentuk kontrol publik.

Di sisi lain, pihak Person in Charge (PIC) di lapangan juga diwajibkan memberikan testimoni terkait pelaksanaan program sebagai bentuk laporan kepada masyarakat.

Baca juga: Kala Bupati Sukoharjo Ikut Musnahkan Ratusan Gram Sabu dan Ribuan Pil Narkotika di Kantor Kejari

“Jika ada yang tidak bagus, sampaikan dengan jelas. dapur mana, lokasi mana, kecamatan mana. Kami akan langsung sisir dan tindak lanjuti. Yang kurang bagus akan kami koreksi, yang sudah bagus akan kami apresiasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengawasan secara terbuka ini diharapkan mampu menciptakan sistem kontrol publik yang menyeluruh sehingga kualitas program tetap terjaga.

“Ini adalah upaya pengawasan 360 derajat. Harapan kami kita fair. sampaikan kekurangan secara objektif, dan berikan komentar positif untuk menu yang sudah sesuai harapan,” tambah Sapto.

Melalui program MBG, Pemerintah berharap tidak hanya memberikan makanan gratis bagi anak-anak sekolah, tetapi juga menjadikannya sebagai instrumen strategis untuk mencegah stunting, menggerakkan perekonomian lokal, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

“Ini adalah investasi terbaik untuk anak-anak kita di masa mendatang. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik demi meningkatkan derajat hidup masyarakat,” pungkasnya.

(*)