Revitalisasi Simpang Lima Boyolali Molor : Sudah Dekat Deadline, Progres Pekan Ini Telat 11 Persen

Ringkasan Berita:

• Proyek revitalisasi Jalan Pandanaran Simpang Lima Boyolali terlambat 11 persen dari target mingguan
• Meski ada kendala pemasangan barang fabrikasi, item penting seperti listrik dan pohon peneduh sudah terpasang
• Jalan direncanakan dibuka 18 Desember, kontrak berakhir 30 Desember, pemerintah optimistis mayor pekerjaan rampung

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI – Kontrak revitalisasi Jalan Pandanaran Simpang Lima Boyolali akan segera berakhir.

Namun, pembangunan kawasan yang menjadi jantung kota Boyolali ini belum menunjukkan progres yang menggembirakan.

Pada pekan ini, pekerjaan bahkan mengalami keterlambatan hingga 11 persen dari target mingguan yang telah ditetapkan.

“Ya kalau progres, kalau kemarin (pekan ini) masih minus. Sebab semua barang fabrikasi sudah ada di lokasi semua,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) Boyolali, Yulius Bagus Triyanto, Jumat (12/12/2025).

Pihaknya telah memberikan peringatan pertama kepada pelaksana proyek terkait keterlambatan tersebut.

Barang-barang fabrikasi memang mendominasi dalam proyek revitalisasi Simpang Lima, namun pemasangannya belum sesuai target mingguan.

Meski begitu, sejumlah item penting sudah tertangani.

“Ini kelistrikan sebagian sudah dipasang. Pohon peneduh juga sudah ditanam. Boleh optimis, meskipun itu nanti minornya belum selesai 100 persen, tetapi mayornya saya yakin selesai,” ujar Yulius.

Dengan demikian, jalan dan pedestrian sudah bisa digunakan, terutama saat arus mudik Natal dan Tahun Baru.

Yulius optimistis proyek ini rampung saat Operasi Lilin Candi berlangsung.

Baca juga: Nataru Boyolali 2026, Arus Mudik Diprediksi Naik 7 Persen, 273 Ribu Kendaraan Bakal Melintas

Dibuka Jelang Natal

Rencananya, Jalan Pandanaran akan dibuka pada 18 Desember atau H-7 Natal. 

“Paling nanti tinggal pembersihan. Paling kurang 5 persen lah,” katanya.

Kontrak proyek revitalisasi ini sendiri akan berakhir pada 30 Desember.

Pemerintah daerah terus mendorong pelaksana agar mengebut pekerjaan demi mencegah keterlambatan lebih lanjut.

(*)