Jubir PSI: Ijazah Hak Privat, JK Diminta Hormati Sikap Jokowi

Ringkasan Berita:

• Jubir PSI Bestari Barus meminta Jusuf Kalla menghormati sikap Jokowi terkait polemik ijazah yang dinilai sebagai hak pribadi.
• Hal itu disampaikan usai Bestari bertemu Jokowi di kediamannya di Sumber, Solo, dan membahas isu yang tengah ramai di publik.
• Bestari menilai Jokowi berhak tidak menunjukkan dokumen pribadi kepada pihak yang tidak berwenang, meski ada desakan untuk meredam polemik.

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus meminta agar Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghormati sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal ijazah. 

Dia menyebut soal menunjukkan ijazah itu adalah hak pribadi Jokowi. 

Ini dikatakan Bestari Barus saat melakukan kunjungan ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Sumber Solo. 

Bestari mengungkapkan bahwa dirinya sempat bertemu Jokowi dan membahas sejumlah isu yang sedang ramai diperbincangkan publik.

Termasuk pernyataan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyarankan agar Jokowi segera memperlihatkan ijazahnya untuk meredam polemik.

Baca juga: Sowan ke Solo, Jubir PSI Ngobrol dengan Jokowi Soal Permintaan JK Tunjukkan Ijazah : Kami Tertawa

“Hari ini ada beberapa hal yang mencuat ke publik terkait adanya statement dari Pak Jusuf Kalla yang meminta bahwa mudah saja silahkan Pak Jokowi menunjukkan ijazah. Nah kami berdua tertawa bahkan agak mau terbahak,” jelasnya, saat ditemui di kediaman Jokowi, Senin (13/4/2026).

Bestari pun meminta JK untuk menghormati sikap Jokowi yang tidak langsung menunjukkan ijazahnya ke publik.

Menurut Bestari, Jokowi memiliki hak untuk tidak menunjukkan dokumen pribadinya kepada pihak yang dianggap tidak berwenang.

Tak Wajib Diikuti Semua Pihak

Ia menegaskan bahwa ijazah termasuk ranah privasi yang tidak serta-merta bisa dibuka ke publik.

“Pak Jokowi punya sikap bahwa kalau pengadilan minta akan saya tunjukkan. Tapi selain daripada itu hak privat beliau,” ujar Bestari.

Lebih lanjut, Bestari menilai bahwa setiap orang memang memiliki kebebasan untuk menunjukkan dokumen pribadinya seperti ijazah atau surat penting lainnya.

Namun, hal tersebut tidak bisa dijadikan standar umum yang wajib diikuti semua pihak.

“Kalau Pak JK ingin memperlihatkan ijazahnya atau surat nikahnya kepada publik atau surat yang lain yang beliau mudah tunjukkan silakan saja. Namun tidak kemudian menyeragamkan pemikirannya menjadi standar publik,” tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa dirinya hanya akan menunjukkan ijazah asli apabila diminta oleh hakim di pengadilan.