May Day di Sukoharjo, Mahasiswa dan Buruh Tuntut RUU Ketenagakerjaan hingga Soroti Pendidikan

Ringkasan Berita:

• Aksi May Day Sukoharjo 2026 di Kartasura diikuti ratusan mahasiswa, buruh, dan masyarakat.
• Massa tuntut pengesahan RUU Ketenagakerjaan dan penghapusan outsourcing karena upah rendah.
• Isu pendidikan disorot, mulai kualitas menurun hingga kesejahteraan guru honorer yang masih minim.

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Solo Raya bersama buruh dan elemen masyarakat turun ke jalan memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di Bundaran Tugu Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jumat (1/5/2026).

Aksi tersebut juga dirangkaikan dengan penyampaian aspirasi terkait kondisi ketenagakerjaan dan dunia pendidikan di Indonesia.

Tuntutan RUU Ketenagakerjaan hingga Penghapusan Outsourcing

Koordinator Aliansi BEM Solo Raya, Dimas, mengatakan aksi ini membawa sejumlah isu strategis, baik di tingkat nasional maupun regional.

Menurutnya, momentum Hari Buruh menjadi waktu yang tepat untuk menyuarakan berbagai persoalan yang masih dihadapi para pekerja.

“Hal-hal yang kami bawa dalam aksi ini adalah isu nasional dan regional. Untuk isu nasional, kami menuntut agar RUU Ketenagakerjaan segera disahkan,” ujarnya, Jumat (1/4/2026).

Selain itu, pihaknya juga menyoroti praktik outsourcing yang dinilai masih merugikan buruh, terutama terkait upah yang belum layak.

“Kedua, kami menuntut penghapusan outsourcing yang saat ini masih berjalan, karena upah buruh masih sangat kecil. Masih banyak buruh yang tertekan dan tertindas, sehingga kami ingin menyuarakan aspirasi mereka melalui momentum Hari Buruh ini,” tegasnya.

Baca juga: 6 Tuntutan Buruh Sukoharjo di May Day 2026, Desak Regulasi Lebih Tegas Lindungi Pekerja Outsourcing

Soroti Dunia Pendidikan dan Kesejahteraan Guru

Tak hanya isu ketenagakerjaan, massa aksi juga menyoroti kondisi dunia pendidikan yang dinilai semakin memprihatinkan.

Dimas menilai kualitas pendidikan saat ini mengalami penurunan dan belum menjadi prioritas utama negara.

“Mengenai Hari Pendidikan, kita melihat kondisi pendidikan sekarang sangat menurun. Padahal sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, negara harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun kenyataannya, pendidikan justru terkesan dikesampingkan,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung minimnya fasilitas pendidikan serta kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer yang masih menerima upah rendah.

“Fasilitas pendidikan menurun, dan kesejahteraan guru juga memprihatinkan. Guru honorer masih menerima honor sekitar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu, ini tentu jauh dari layak,” imbuhnya.

(*)