Jarang Terdengar, Ketua DPRD Solo Mendadak Mencuat Jadi Kandidat Ketua DPC PDIP : Siap di Mana Saja

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Nama Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo mendadak mencuat dalam bursa calon Ketua DPC PDIP Solo.

Meski selama ini tak banyak disorot dalam dinamika internal partai, Budi justru masuk dalam daftar tiga nama yang diusulkan oleh empat dari lima Pimpinan Anak Cabang (PAC) di Kota Solo.

“Sebagai kader partai mau ditempatkan di mana pun kan siap gitu kan. Jadi memang tidak ada target khusus, misalnya, uh, saya harus seperti ini seperti ini. Tetapi kalau kemudian dikehendaki oleh sistem ataupun oleh kawan-kawan di bawah untuk kemudian diusulkan ya kita mengalir saja kalau saya begitu,” ujar Budi saat dihubungi Selasa (9/9/2025).

Budi yang kini menjabat Wakil Sekretaris DPC PDIP Solo dan Ketua DPRD Solo, mengaku tidak secara khusus menargetkan posisi Ketua DPC.

Namun, ia tetap menyatakan kesiapan jika memang dikehendaki oleh struktur partai.

“PAC mengusulkan 2 nama calon DPD dan 3 nama calon Ketua DPC. Tadi yang disampaikan panjenengan saya menjadi salah satu usulan ya selaku kader partai kita siap untuk ditempatkan di manapun,” jelas Budi.

Selama ini, peran Budi lebih banyak berada di balik layar.

Ia menjalankan tugas sesuai tupoksi sebagai Wakil Sekretaris DPC dan Ketua DPRD, tanpa banyak tampil di ruang publik seperti pimpinan fraksi atau komisi.

“Kalau sesuai dengan tupoksi ke saya di DPC, ya tetap aktif untuk mendampingi kegiatan-kegiatan yang ada di DPC. Yang kemarin kan ketuanya masih ke Pak FX Rudy, kemudian sekretarisnya Pak Teguh. Saya di struktur masuk di posisi Wakil Sekretaris tentunya ya menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi saya itu,” terang Budi.

Di DPRD, Budi juga lebih fokus pada koordinasi internal dan tugas-tugas pimpinan, seperti di Badan Anggaran dan Badan Musyawarah.

Ia menyebut, suara-suara politik lebih banyak disampaikan oleh anggota fraksi dan komisi sesuai dengan peran masing-masing.

“Iya, itu bagian dari tupoksi. Saya kira kita menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi kita. Kalau memang porsinya itu di DPC ataupun di fraksi ya yang bersuara, tentunya teman-teman di fraksi,” katanya.

Meski tak menonjol secara publik, Budi tetap aktif menjaga soliditas partai, terutama di daerah pemilihannya di Laweyan.

Ia terlibat dalam konsolidasi dan penanganan persoalan masyarakat bersama kader hingga tingkat anak ranting.

“Jadi kita selalu saling melengkapi karena DPC ini kan kolektif kolegial. Jadi kalau kemudian satu orang dari kita kemudian yang berhalangan tentunya ya kita semua ini kan ada, jadi bisa saling melengkapi,” ujar Budi.

Budi juga menekankan pentingnya koordinasi lintas wilayah dalam menjaring aspirasi dan menyelesaikan masalah di lapangan.

“Misalnya saya dengan Mas Janjang ini kan kita dari Laweyan, makanya kaitannya dengan konsolidasi dan yang lainnya tentunya kita sepakat untuk dengan teman-teman di PAC, kemudian ranting dan anak ranting se-Laweyan,” jelasnya.

Baca juga: Kantongi 4 Suara dari 5 PAC, Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo Tak Berambisi Jadi Ketua DPC PDIP Solo

Seperti diketahui, pemilihan Ketua DPC PDIP Solo kali ini merupakan bagian dari evaluasi struktural partai secara nasional.

Setelah proses penjaringan selesai, para calon akan mengikuti tes psikologi yang dijadwalkan oleh DPP. 

Hasilnya akan menentukan tiga nama, di mana satu akan ditetapkan sebagai ketua, sementara dua lainnya akan menempati posisi struktural seperti sekretaris, bendahara, atau wakil ketua.

Di tingkat DPC Solo, muncul sejumlah nama baru yang diusulkan oleh PAC, menandai potensi pergeseran kepemimpinan.

Nama-nama tersebut antara lain Teguh Prakosa, putra FX Hadi Rudyatmo yakni Rheo Fernandez, anggota DPRD Solo Roy Saputra, dan Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo.

Kemunculan figur-figur baru ini merupakan hasil dari proses kaderisasi internal PDIP Solo selama beberapa tahun terakhir.

Proses penjaringan berakhir pada Senin, 8 September 2025, dan dilakukan secara daring.

Penentuan akhir siapa yang akan menjabat sebagai ketua DPC akan sepenuhnya menjadi kewenangan DPP PDIP.

(*)