Demo di Gedung DPRD Solo

Soroti Rupiah Melemah hingga Polemik Putri Cempo, Mahasiswa Gelar Aksi di DPRD Solo

Mahasiswa menggelar aksi di Gedung DPRD Solo. Mereka menyoroti isu melemahnya rupiah hingga TPA Putri Cempo.

Tayang:
TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin
DEMONSTRASI. Sejumlah mahasiswa UNS menggelar aksi di depan Gedung DPRD Surakarta, Kamis (21/5/2026). Mereka menyoroti sejumlah isu mulai dari melemahnya rupiah terhadap dolar hingga TPA Putri Cempo. 
Ringkasan Berita:
  • Sejumlah mahasiswa UNS menggelar aksi di depan DPRD Surakarta dengan membawa isu melemahnya rupiah, reformasi APBN, dugaan arah totalitarianisme pemerintah, hingga persoalan sampah di TPA Putri Cempo.
  • Massa aksi meminta DPRD Surakarta menggelar audiensi bersama masyarakat dan pemangku kebijakan untuk membahas solusi konkret atas berbagai persoalan regional yang terjadi di Solo.
  • Ketua DPRD Surakarta, Budi Prasetyo, menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Sejumlah mahasiswa UNS menggelar aksi di depan Gedung DPRD Surakarta, Kamis (21/5/2026).

Mereka menyoroti sejumlah isu mulai dari melemahnya rupiah terhadap dolar hingga TPA Putri Cempo.

Koordinator aksi, Revaino Wijaya, mengungkapkan pihaknya menyuarakan keresahan yang dialami masyarakat. Ia berharap setelah adanya aksi ini DPRD Surakarta bisa menggelar audiensi untuk membicarakan solusi konkret atas permasalahan yang ada.

“Kami menuntut terkait rupiah anjlok dan reformasi APBN. Kami menuntut terkait totalitarianisme, karena hari ini pemerintah mengarah ke totalitarianisme, entah itu pembungkaman media atau apa pun itu. Kami menuntut DPRD menyediakan audiensi dengan masyarakat Solo terkait isu regional,” jelasnya.

Berdialog

Ketua DPRD Surakarta, Budi Prasetyo, menemui massa aksi bersama sejumlah jajaran pimpinan. Ia mengakui situasi saat ini tidak menguntungkan bagi banyak orang. Ia pun tetap akan meneruskan aspirasi ini hingga ke tingkat pusat.

“Situasi kondisi saat ini, pusat sampai daerah, terutama masalah perekonomian tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Walaupun itu kewenangan pemerintah pusat, MBG dan KDMP merupakan program dari pemerintah pusat, kami di DPRD tidak dilibatkan. Tapi kalau ada suara dari masyarakat yang terkait dengan kualitas MBG, kita tetap melakukan pengawasan,” ungkapnya.

Baca juga: Simulasi Pengamanan Kota di Wonogiri, Latih Penanganan Demo Penolakan Sawit hingga Kerusuhan

Ia memastikan telah menjalankan fungsi sebagai pengawas program pemerintah. Pihaknya juga telah mengawal sejumlah program mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga penanganan sampah di TPA Putri Cempo.

“Contoh kasus, Pak Wali Kota sudah menyampaikan SPPG dinonaktifkan dan sebagainya. Kalau kaitannya dengan isu perkotaan, salah satu contohnya masalah persampahan. Selama ini kami sudah menjalankan fungsi kami. Komisi III sudah melakukan sidak di Putri Cempo,” jelasnya.

Mengenai permintaan mahasiswa untuk audiensi, pihaknya telah menyanggupi. Ia akan mengundang sejumlah pemangku kebijakan untuk mencari solusi terbaik.

“Insyaallah kita mencari waktu yang agak longgar dan akan kita undang elemen mahasiswa yang menyampaikan aspirasi kepada kami. Terkait stakeholder, akan kita hadirkan dinas terkait dan pelaku di sana,” tuturnya. (*)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved