Partai Nasdem Tak Beri Bantuan Hukum Bupati Lampung Tengah dalam Kasus Dugaan Korupsi
Namun, ucap Taufik, Partai Nasdem tetap melakukan komunikasi dengan keluarga Mustafa.
TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Partai Nasdem tidak akan memberikan bantuan hukum kepada kadernya, Bupati Lampung Tengah, Mustafa, yang terjerat kasus dugaan korupsi.
Hal itu ditegaskan Ketua DPP Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Partai Nasdem, Taufik Basari.
"Sebagaimana yang menjadi satu pakem di Nasdem bahwa bila ada kader tersangkut kasus korupsi, maka Nasdem tidak memberi bantuan hukum," kata Taufik, dalam jumpa pers di DPP Partai Nasdem, di Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2018).
Namun, ucap Taufik, Partai Nasdem tetap melakukan komunikasi dengan keluarga Mustafa.
Baca: KPK Tetapkan Bupati Lampung Tengah sebagai Tersangka dan Langsung Dilakukan Penahanan
Saat ini, pihaknya mengetahui sudah ada kuasa hukum yang akan mendampingi Mustafa.
"Kami percaya kuasa hukum dapat bekerja profesional dalam mendampingi perkara. Jadi tetap kami akan memperhatikan proses hukum," ujar Taufik Basari.
Sedangkan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny Plate, mengatakan, soal bantuan hukum untuk Mustafa bukan dilihat dari mana bantuan hukum tersebut berasal.
"Tapi bagaimana pendamping hukum qualified, sehingga hak-hak hukum Mustafa terlindungi," ucap Johnny.
Baca: Ini Respons Mantan Sopir Jokowi Saat Jokowi Hadiri Pernikahan Putrinya
"Kami dari Nasdem akan tegas (untuk) kader yang terlibat tindak pidana korupsi."
"Tapi kami menghormati hak hukum kader kami yang cari keadilan hukum," kata dia, dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.
Sebelumnya Mustafa telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (16/2/2018).
Mustafa bersama Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman, diduga memberikan suap ke Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah, J Natalis Sinaga, dan anggota DPRD Lampung Tengah, Rusliyanto.
Suap tersebut untuk memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp 300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur. (Bupati Lampung Tengah Terjerat Korupsi, Nasdem Tak Beri Bantuan Hukum/Kompas.com/Robertus Belarminus)