Rapat Paripurna DPRD Karanganyar, Fraksi Golkar dan PKS Suarakan Kecaman untuk Terorisme
Beberapa waktu belakangan, rangkaian aksi terorisme kerap terjadi di sebagian wilayah Indonesia.
Penulis: Efrem Limsan Siregar | Editor: Daryono
lihat foto
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Efrem Siregar
TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Beberapa waktu belakangan, rangkaian aksi terorisme kerap terjadi di sebagian wilayah Indonesia.
Hingga saat ini, kecaman terhadap aksi terorisme terus disuarakan.
Hal tersebut terdengar dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Laporan Pelaksanaan APBD TA 2017, Rabu (23/5/2018).
"Fraksi menolak secara tegas paham radikalisme dan aksi terorisme yang mengganggu ketentraman masyarakat," kata Suparmi dari Fraksi Golkar saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Golkar.
Baca: Juliyatmono Tanya soal Terorisme di Debat Pilbup Karanganyar, Begini Jawaban Rohadi Widodo
"Kami mengajak semua elemen masyarkaat untuk menajga keamanan dan ketentraman Kabupaten Karanganyar tercinta ini," katanya.
Kecaman juga disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
PKS menilai aksi terorisme bertentangan dengan ajaran agama dan berupaya memecah belah NKRI.
"Ramadan ini menjadi momentum bersinergi dalam kebersamaan, toleransi dalam perbedaan," ucap Sri Hartono saat membacakan pandangan umum Fraksi PKS.
Dalam rapat paripurna ini, semua fraksi mengapresiasi kinerja Pemkab Karanganyar karena memperoleh laporan WTP empat kali berturut-turut.
Meski demikian, Pemkab Karanganyar diminta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata.
Baca: Di Tarling, Baznas Karanganyar Berikan Bantuan Rp 65,5 Juta untuk Masyarakat Jenawi
Fraksi Golkar meminta Pemkab menekan belanja tidak langsung, terutama belanja pegawai, karena hanya menyerap sekitar Rp882 Miliar atau 87,33 persen dari anggaran 1,01 Triliun.
Sementara 12,67 persen sisanya yang seharusnya dipakai pembanguan kesejahteraan masyarakat, disebut, mangkrak di kas daerah.(*)
