Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Terkait Polemik BPIP, Fadli Zon: Pemerintah Seharusnya Meninjau Kembali Kelembagaan Tersebut

Melalui 18 poin cuitannya di akun sosial media Twitter @fadlizon, Wakil ketua umum Gerindra melihat BPIP harus ditinjau kembali.

Penulis: rika apriyanti | Editor: rika apriyanti
Wahyu Aji/Tribunnews.com
Fadli Zon 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Rika Apriyanti

TRIBUNSOLO.COM- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mulai menjadi sorotan masyarakat sejak beredar kabar mengenai besaran gaji Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai.

Menurut Perpres 42/2018 yang diunduh Kompas.com dari situs setneg.go.id, Senin (28/5/2018), Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan atau gaji Rp 112.548.000 per bulan.

Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan.

Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Adapun Kepala BPIP, yang dijabat Yudi Latif, mendapatkan Rp 76.500.000.

Selanjutnya, Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000.

Baca: Cerah Berawan, Berikut Prakiraan Cuaca Soloraya Sabtu Ini

Selain gaji bulanan, Perpres 42/2018 juga mengatur para pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP juga akan menerima fasilitas lain berupa biaya perjalanan dinas.

Setelah kabar tersebut mereda, BPIP kembali menjadi sorotan.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif mendadak mundur dari jabatannya.

Pengumuman mengenai mundurnya Yudi Latif dituliskan di akun Facebook-nya Yudi Latif Dua, Jumat (8/6/2018).

Baca: Anaknya Dijanjikan Masuk Fakultas Kedokteran UIN Jalur Khusus, Suami Istri Tertipu Rp 150 Juta

Melihat polemik yang terjadi di BPIP, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pun angkat suara.

Melalui 18 poin cuitannya di akun sosial media Twitter @fadlizon, Wakil ketua umum Gerindra melihat BPIP harus ditinjau kembali.

Menurutnya, polemik yang terjadi di BPIP baik disukai atau tidak telah meruntuhkan sebagian wibawa lembaga tersebut.

Oleh sebab itu, sebabnya pemerintah seharusnya meninjau kembali keberadaan dan kelembagaan BPIP jika hendak meneruskan agenda pembudayaan Pancasila.

Baca: Rayakan Ulang Tahun yang ke-92, Benarkan Ratu Elizabeth II Memiliki Dua Tanggal Ulang Tahun?

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved